Ustadz Menjawab
Jadwal Shalat
Kota : Jakarta
Jumat, 24 November 2017
Al-Jum'a, 6 Rabi'ul Awal 1439
Imsak : WIB
Subuh : WIB
Terbit : WIB
Dzuhur : WIB
Ashar : WIB
Maghrib : WIB
Isya : WIB
Agenda
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 22/12/2017
    Jam :
    11:40 WIB
    Khatib :
    Drs.KH. Ilhamullah Sumarkan, MAg
    Khutbah :
    Konsep Membuka Pintu Keberkahan Keluarga
    Imam :
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 15/12/2017
    Jam :
    11:30 WIB
    Khatib :
    Prof. Dr. H.M. Abdul Haris, MA
    Khutbah :
    Jalan Menuju Ma'rifat Billah
    Imam :
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 08/12/2017
    Jam :
    11:30 WIB
    Khatib :
    KH. Abdurrahman Nafis, Lc
    Khutbah :
    Tanda Tanda diterimanya Suatu Amal Ibadah
    Imam :
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 01/12/2017
    Jam :
    11:30 WIB
    Khatib :
    Prof Dr.H. Ahmad Faishol Haq, M.Ag
    Khutbah :
    Hakekat Bersholawat
    Imam :
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 24/11/2017
    Jam :
    11:30 WIB
    Khatib :
    Dr.H.Abd.Salam Nawawi,M.Ag
    Khutbah :
    Benarkah Perbedaan Membawa Rahmat
    Imam :
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
    Hari, Tanggal :
    Rabu, 29/11/2017
    Jam :
    10:00 WIB
    Nara Sumber :
    Prof. Mukhtarudin Nasyim
    Tema :
    Taklim Rabu Pagi
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
    Hari, Tanggal :
    Senin, 27/11/2017
    Jam :
    09:00 WIB
    Nara Sumber :
    Dr. H. Zahruddin Sulthani
    Tema :
    Tafsir Senin
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 24/11/2017
    Jam :
    08:00 WIB
    Nara Sumber :
    H. Memed Sururi
    Tema :
    Tafsir Jum'at Pagi
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Rabu, 22/11/2017
    Jam :
    10:00 WIB
    Nara Sumber :
    Prof. Mukhtarudin Nasyim
    Tema :
    Taklim Rabu Pagi
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
    Hari, Tanggal :
    Senin, 20/11/2017
    Jam :
    09:00 WIB
    Nara Sumber :
    Dr. H. Zahruddin Sulthani
    Tema :
    Tafsir Senin
Qur'an
Player

JUZ

Kumpulan Fatwa MUI (2009)

Bidang Sosial dan Budaya


Daftar Isi

  1. Hidup Sederhana
  2. Penulisan Al-Qur’an Dengan Selain Huruf Arab
  3. Menghadapi Sidang Umum MPR 1978
  4. Memindahkan Jenazah
  5. Perayaan Natal Bersama
  6. Panti Pijat
  7. Kependudukan, Kesehatan Dan Pembangunan
  8. Nyanyian Dengan Menggunakan Ayat-Ayat Suci Al-Quran
  9. Adopsi (Pengangkatan Anak)
  10. Pendayagunaan Tanah Warisan
  11. Memuseumkan Mayat
  12. Hukum Memerankan Nabi/Rasul Dan Orang Suci Dalam Film
  13. Sumbangan Dana Social Berhadiah (SDSB) I
  14. Sumbangan Dana Social Berhadiah (SDSB) II
  15. Penanggulangan Penularan HIV/AIDS
  16. Prosedur Pernikahan
  17. Pengucapan Sighat Ta`liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah
  18. Tuntunan Syari`ah Islam Dalam Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita HIV/AIDS
  19. Reksadana Syariah
  20. Nikah Mut’ah
  21. Kedudukan Waria
  22. Pedoman Penggalian Dana Untuk Peningkatan Kualitas Olahraga Nasional
  23. Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat
  24. Bias Jender
  25. Aborsi (1)
  26. Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)
  27. Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri
  28. Pornografi Dan Pornoaksi
  29. Wakaf Uang
  30. Hak Cipta
  31. Penyerangan Amerika Serikat Dan Sekutunya Terhadap Irak
  32. Bunga (Interst/Fa’idah)
  33. Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/ Saudara Sebapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal
  34. Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana`iz) Dalam Keadaan Darurat
  35. Aborsi II
  36. Penempelan Photo pada Mushaf Al-Qur’an
  37. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  38. Perkawinan Beda Agama
  39. Kewarisan Beda Agama
  40. Kriteria Maslahat
  41. Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum
  42. Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu
  43. Permainan pada Media/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)
  44. SMS Berhadiah
  45. Nikah Di Bawah Tangan
  46. Pakaian Kerja Bagi Tenaga Medis Perempuan
  47. Otopsi Jenazah


1. Hidup Sederhana

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Hidup Sederhana Tertanggal 10 Februari 1976, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Menyambut baik penuh penghargaan atas anjuran Presiden Republik Indonesia tentang Hidup Sederhana.
  2. Memperkuat anjuran Presiden tersebut dengan dalil-dalil agama.
  3. Menganjurkan kepada Presiden agar melaksanakan :
    1. Mengeluarkan instruksi kongkrit kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran  hidup sederhana dan pelarangan hidup mewah/berlebih-berlebihan.
    2. Menegaskan penegakan hukum terhadap semua pelanggar hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung.
    3. Memberatkan hukuman atas tindak pidana tersebut dengan Perundang-undangan seperlunya, antara lain dengan usaha memasukkan Hukum Pidana Islam.
    4. Perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hidup pegawai agar mereka tidak melakukan penyelewengan.
    5. Mengawasi dengan keras dan ketat terhadap pelanggar-pelanggar hukum.
  4. Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh-mubaligh, Khatib-khatib dan mass media untuk lebih menjelaskan ajaran Islam yang menganjurkan hidup sederhana dan melarang hidup mewah dan berlebih-lebihan terutama dari hasil pencaharian yang haram dan tidak sah.

2. Penulisan Al-Qur’an Dengan Selain Huruf Arab

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penulisan Al-Qur’an Dengan Selain Huruf Arab Tertanggal 27 Juni 1977, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Penulisan Kitab Suci Al-Qur'an dengan huruf selain huruf Arab ada yang mengharamkan (melarang) dan ada pula yang men-jawaz-kan (membolehkan).
  2. Dengan huruf apapun kitab suci Al-Qur'an itu ditulis pembacaannya wajib dengan bacaan Arabiyah Fasihah Mujawwadah (arab fasih dengan tajwid).
  3. Penulisan Kitab Suci Al-Qur'an dengan huruf selain huruf Arab berarti membuka jalan ke arah mempelajari bacaan Al-Qur'an melalui jalan yang tidak langsung dan mudah keliru bacaannya.
  4. Penulisan kitab suci Al-Qur'an dengan huruf selain Arab, karena mengikuti pendapat yang membolehkan dan dianggap sangat perlu, harus dibatasi sekedar hajat dan ditulis di samping huruf Arab aslinya.

Demikian fatwa yang diputuskan dalam sidang tersebut.


3. Menghadapi Sidang Umum MPR 1978

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Menghadapi Sidang Umum MPR 1978 Tertanggal 16 Februari 1978, Memutuskan/Menetapkan:

Mengingat amanat Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang antara lain berbunyi :

  • Hal lain yang dapat diperankan oleh Majels Ulama Indonesia adalah pemberian bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. Pemerintah seringkali merasa perlu mendapat pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan masalah agama.
  • Demikian pula Majelis Ulama ini tidak perlu bergerak di bidang Politik, karena wadah untuk ini telah cukup tersedia dalam dua partai politik dan satu Golkar yang telah kita miliki.
  • Kerukunan dan persatuan nasional hanya mungkin kita wujudkan apabila kita rukun dan bersatu dalam kelompok kita sendiri, serta rukun dan bersatu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam keluarga besar Bangsa Indonesia.

Mengingat : Pedoman Pokok Majelis Ulama Indonesia :

  • Pasal 3. Majelis Ulama bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat aman, damai, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT sesuai dengan Pancsila. UUD 1945 dan Garis-garus Besar Haluan Negara.
  • Pasal 4. Majelis Ulama berfungsi :
    • Memberi fatwa dan nasihat mengeni masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya bagai amar ma’ruf nahi munkar, dalam meningkatkan ketahanan nasional.
    • Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak bersifat operasional.
  • Pasal 7. Hubungan Kerja antara Majelis Ulama Indonesia (Pusat) dengan Majelis   Ulama Daerah Tingkat I dan Majelis Ulama Daerah Tingkat II adalah koordinatif, konsultatif dan informatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia di waktu yang sudah-sudah yang ada kaitannya dengan Sidang Umum MPR tanggal 11 Maret 1978 yang akan datang adalah melaksanakan fungsinya sesuai pasal 4 ayat 1 ialah memberi fatwa/nasihat mengenai masalah keamanan: yaitu menolak dimasukkannya aliran kepercayaan tersebut yang nyata-nyata telah merusak aqidah dan ajaran Islam, sehingga dianggap dapat merusak kerukunan dan persatuan nasional di masa-masa yang akan datang, yaitu dengan usaha antara lain :

    1. Surat Ketua Umum Prof. Dr. Hamka kepada Presiden tentang aliran kepercayaan.
    2. Kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan rencana Sumpah/Janji Sendiri.
    3. Pertemuan Organisasi Islam Tingkat Pusat tanggal 9 November 1977, 10 Desember 1977.
    4. Pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam.
    5. Konperensi pers mengenai 1 Muharam.
    6. Pertemuan delegasi Majelis Ulama Indonesia dengan fraksi dan Pimpinan DPR/MPR.

Majelis ulama Indonesia mentaati pasal 4 ayat 5, tentang tidak berpolitik maka tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mencampuri urusan politik, karena aspirasi politik dari anggota pada hakikatnya telah diserahkan kepada Parpol dan Golkar, identik dengan sikap dan pendirian sewaktu pemilu 1977.

Sesuai dengan Pedoman Pokok pasal 7, tentang hubungan kerja antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Daerah yang dalam Sidang Umum MPR yang akan datang Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengharapkan serta menganjurkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan Tingkat II agar :

  1. Sejalan dengan pendirian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia hanya mengadakan penyampaian fatwa-fatwa keagamaan belaka, dan tidak mencampuri masalah politik
  2. Turut mensukseskan Sidang Umum MPR yang akan datang, dengan upaya memelihara keagamaan serta memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengamankan dan mensukseskan Sidang Umum MPR tersebut.
  3. Penuh taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan mengajak umat meningkatkan taqwa serta memperbanyak ibadah khusunya qiyamulail dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT agar terpelihara aqidah Islam dan umat Islam dari bencana kemusyrikan, kemunafikan dan murtad.

4. Memindahkan Jenazah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Memindahkan Jenazah Tertanggal 13 Oktober 1981, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Mengenai lazimnya para jama’ah haji yang meninggal di tanah suci itu dimakamkan di sana sebagai suatu kehormatan dan rahmat Allah yang tinggi, maka kami berpendapat bahwa lebih baik jenazah almarhum yang dimakamkan di sana tidak dipindahkan.
  2. Jika sekiranya memang ada pertimbangan lain, yang mendorong untuk memindahkan juga, maka perlu diketahui sebagian besar para Ulama, menetapkan bahwa memindahkan jenazah yang telah dimakamkan itu tidak boleh, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syari’at. Adapun Imam Maliki membolehkan pemindahan jenazah yang telah dimakamkan dengan alasan kemaslahatan, di antaranya untuk memudahkan ziarah atau dimakamkan di tengah makam keluarga
  3. Jika sekiranya alternatif kedua yang akan ditempuh, perlu kiranya dimintakan petunjuk-petunjuk kepada pemerintah
  4. Kiranya patut pula menjadi pertimbangan biaya yang tentunya besar itu, akan dapat lebih dimanfaatkan untuk beramal jariyah yang akan besar manfaatnya bagi almarhum.

5. Perayaan Natal Bersama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Perayaan Natal Bersama Tertanggal 7 Maret 1981, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa AS, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas.
  2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
  3. Agar umat Islam tidak terjerumus  kepada syubhat dan larangan Allah Swt dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

6. Panti Pijat

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Panti Pijat Tertanggal 19 Juli 1982, Memutuskan/Menetapkan:

Pada dasarnya, Panti Pijat adalah suatu sarana/tempat untuk pengobatan. Oleh karena itu, hukumnya mubah kecuali jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan syariat, maka hukumnya menjadi haram.

 


7. Kependudukan, Kesehatan Dan Pembangunan

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Kependudukan, Kesehatan Dan Pembangunan Tertanggal 20 Oktober 1983, Memutuskan/Menetapkan:

Hakekat Pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua segi kehidupan manusia antara lain kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup, merupakan tanggung jawab umara (pemerintah), ulama dan umat.

Ulama, para pemuka dan cendikiawan muslim mempunyai kewajiban menjalankan amar ma’ruf dan nahi munkar, serta membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan taqwa dalam segala segi kehidupan dan pembangunan.

MASALAH KEPENDUDUKAN

  1. Kependudukan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat lingkungan yang meliputi masalah kelahiran (fertilitas),masalah kematian (mortalitas) dan masalah pemindahan penduduk (migrasi).
  2. Kependudukan merupakan bagian dari prihidup dan kehidupan manusia keseluruhannya yang akhir-akhir ini menjadi masalah serius di  berbagai Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, kebijaksanaan dalam pembangunan di bidang kependudukan perlu mendapat perhatian seksama dari semua pihak.
  3. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah antara alin terjadinya konflik ekonomi dan konflik social. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ditempuh berbagai jalan antara lain melalui Keluarga Berencana dan pemindahan penduduk.
  4. Tingkat kematian yang masih tinggi terutama anak balita dan tingkat kelahiran yang masih tinggi memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pemerintah kesehatan lingkungan.
  5. Masalah transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pemerataan penyebaran penduduk danpeningkatan taraf hidup rakyat di Indonesia. Umat Islam hendaknya menyambut baik program tersebut dan harus mensukseskannya, baik selaku transmigran maupun penerima tranmigran dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam. Agar program tersebut mencapai tujuan di samping perlu peningkatan jumlahnya dan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, juga perlu mewujudkan keserasian social-budaya dan ekonomi antara kaum Muhajirin/ transmigran dankaum Ansar/ penduduk asli. Disamping itu perlu pemantapan pembinaan agama para transmigran sesuai dengan agama yang dipeluknya.
  6. Program kependudukan sebagai program Nasional yang menyangkut berbagai segi hidup dan kehidupan Negara dan bangsa di masa yang akan datang, perlu peningkatan pemasyarakatan program kependudukan dengan peningkatan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, peningkatan penerangan dan penyuluhan.
  7. Untuk mengatasi semua masalah kependudukan harus dibangun secara bertahap sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, ketrampilan dan pengetahuan, membangun prasarana social, terutama di kalangan muda.
  8. Kesehatan adalah ketaatan jasmaniah, ruhaniyah dan social yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan, memelihara dan mengembangkannya.
  9. Masalah kesehatan di Indonesia meliputi berbagai segi antara lain penyakit menular, kekurangan gizi, kurang air bersih,kurangnya kebersihan lingkungan, penyalahgunaan narkotika obat bius dan minuman keras, penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan tentang hidup sehat.
  10. Untuk itu, perlu adanya penanggulangan masalah kesehatan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal,jalur pendidikan masyarakat dan jalur keagamaan melalui pengajian, majelis ta’lim,pesantren, khutbah, ceramah dan lain- lain serta peningkatan olah raga masyarakat.
  11. Umat Islam Indonesia sebagai bagian tersebut dari rakyat Indonesia merupakan golongan yang paling berkepentingan bagi terwujudnya hidup sehat sejahtera sebagai pelaksana dari ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program kesehatan, umat Islam hendaklah mengambil bagian secara aktif antara lain: peningkatan gizi, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan dan yang lebih penting ialah menjaga kesehatan anak sedini mungkin sejak merencanakan kelahiran.
  12. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat sejahtera, selain usaha pelayanan dan pemeliharaan kesehatan perlu lebih ditingkatkan usaha pencegahan yangselama ini telah dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai masalah yang mengakibatkan kerusakan jasmani dan rohani seperti perjudian, minuman keras, pengedaran narkotika, perzinaan dan perbuatan maksiat lainnya.

MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

  1. Garis Besar Haluan Negara di bidang lingkungan hidup dan penetapan peraturan pelaksanaan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan hidup. Dalam hal ini perlu adanya program interdepartemental secara tearah dan terpadu serta pengawasan yang seksama terhadap lingkungan, baik program yang bersifat nasional,regional ataupun sektoral.
  2. Kebijakan Khusus merupakan kewajiban anggota masyarakat sebagai manusia yang berorientasi kepada masa depan dan keselamatan hidup umat manusia yang diridhoi Allah SWT. Dalam hal ini perlu penggalakan pembinaan kesadaran terhadap lingkungan hidup yang seimbang dan lestari.

MASALAH KELUARGA BERENCANA

  1. Keluarga Berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalamkeluarga,secara tidak  lawan hukum Agama, Undang- undang Negara dan Moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.
  2. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan shalih.
  3. Pelaksanaan Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat dan ditempuh dengan cara yang bersifat insani.
  4. Pelaksanaan program Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara konstrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syari’at Islam dan sepakati oleh suami istri.
  5. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolnya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.
  6. Melakukan vasectomi (usaha mengikat / memotong saluran benih pria (vasdeferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan tubectomi (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangan terpaksa (darurat) seperti untuk menghindarkan penularan penyakit dari Ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si janin bila ia mengandung atau melahirkan lagi.
  7. Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MR (menstrual regulation) dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam (haram) baik dikala janin sudah bernyawa (umur empat bulan dalam kandungan) ataupun dikala janin belum bernyawa (belum berumur empat bulan dalam kandungan) karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat Islam kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
  8. Untuk memantapkan program Keluarga Berencana khususnya menggunakan alat kontrasepsi, hendaknya pada setiap klinik Keluarga Berencana dilengkapi dengan tenaga yang memahami ajaran Islam.
  9. Menganjurkan kepada  pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasectomi, tubectomi dan abortus bagi Umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalaggunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
  10. Menganjurkan kepada Umat Islam untuk meningkatkan pembentukan keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawaddah dan rahmah agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, trampil dan shalih.

HIMBAUAN

  1. Program kependudukan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup pada hakikatnya ia memelihara kelestarian bumi agar tercapai keserasian dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Oleh karena itu, program kependudukan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup harus dititikberatkan kepada faktor status dan fungsi manusia sebagai subjek dan objek pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya yang diridhai Allah SWT.
  2. Untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan menghindari pengaruh negatif dan perubahan dan kepadatan penduduk, perlu ditumbuhkan manusia yang :
    1. Bersifat dan berkelakuan toleransi dalam berbagai hal dan bidang tanpa melepaskan prinsip yang diyakini.
    2. Sifat dan tingkah laku berkeadilan sosial.
    3. Kemampuan untuk berswadaya dan bermandiri dalam kehidupan.
    4. Sikap menumbuhkan etika kerja.
    5. Kemampuan diri mewujudkan ciri-ciri keselarasan dalam diri manusia terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan alam.
  3. Para Ulama sebagai pewaris para Nabi berkewajiban menjalankan amar ma’ruf nahi munkar serta membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan pengamalan ajaran Islam yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan alam semesta.
  4. Peranan Ulama dalam program kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup ialah menyampaikan penerangan ajaran Islam berkenaan dengan kependudukan, kesehatan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup kepadamasyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya.
  5. Para Ulama sebagai pimpinan masyarakat hendaknya menterjemahkan ajaran agama Islam dengan bahasa pembangunan dan sebaiknya menterjemahkan pembangunan dengan bahasaagama sehingga mudah dicerna dan difahami oleh semua lapisan masyarakat terutama Umat Islam.
  6. Dalam pencapaian maksud tersebut para Ulama hendaknya kita meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah (Umara) secara timbal balik dan lembaga- lembaga social kemasyarakatan lainnya yang sudah terjalin selama ini, bukan hanya berupa nasihat dan fatwa saja melainkan juga dalam segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
  7. Penyampaian informasi pembangunan dengan bahasa agama dan penyampaian ajaran Islam dengan pembangunan khususnya dibidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup melalui jalur kegiatan keagamaan seperti khutbah, muzakarah, tabligh/ceramah, dakwah, pengajian, majelis ta’lim, peringatan hari besar keagamaan Islam,pesantren dan kegiatan keagamaan Islam lainnya.
  8. Mengharapkan organisasi Islam tingkat nasional atau daerah untuk meningkatkan peransertanya dalam melestarikan pembangunan khususnya di bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup agar kebahagiaan dan kesejahteraan umat dapat terwujud.
  9. Agar Majelis Ulama Indonesia menerbitkan buku tuntunan tentang “Pembinaan dan Bimbingan Umat Islam dalam pembangunan terutama Kependudukan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup” sebagai pegangan bagi para muballigh dan bacaan masyarakat luas.
  10. Mengharapkan pemerintah baik di Pusat maupun Daerah untuk mengikutsertakan para Ulama dalam semua kegiatan pembangunan sebagai realisasi peningkatan kerjasama Ulama-ulama.

HARAPAN

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Nasional Ulama ini diharapkan:

  1. Masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup dikaitkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya seperti proyek UDKP.
  2. Diadakan proyek perintis/ pilot project yang khusus menangani masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup.

 


8. Nyanyian Dengan Menggunakan Ayat-Ayat Suci Al-Quran

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Nyanyian Dengan Menggunakan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Tertanggal 3 Desember 1983, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Melagukan ayat-ayat suci al-Quran harus mengikuti ketentuan ilmu tajwid.
  2. Boleh menyanyikan/melagukan terjemahan al-Quran, karena terjemahan al-Quran tidak temasuk hukum al-Quran.

9. Adopsi (Pengangkatan Anak)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Nyanyian Adopsi (Pengangkatan Anak) Tertanggal 7 Maret 1989, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
  2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
  3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
  4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

10. Pendayagunaan Tanah Warisan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pendayagunaan Tanah Warisan Tertanggal 7 Maret 1984, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Hendaknya tanah warisan yang relatif sempit jangan dibagi-bagikan secara individual, akan tetapi supaya tetap dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan atas dasar kepentingan bersama para ahli waris secara koperatif atau ebntuk gotong royong lainnya.
  2. Bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena di antara para ahli waris sangat memerlukan uang untuk usaha lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya, hendaknya tanah bersangkutan dibayar oleh salah seorang ahli waris yang mampu yang kemudian uang harga tanah waris tersebut diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.
  3. Namun bila di antara para ahli waris yang bersangkutan tidak ada yang mampu untuk membayarnya, hendaknya penjualan diprioritaskan kepada pemilik tanah tetangganya.
  4. Akan tetapi, bila tetangga-tetangga pemilik tanah tidak ada yang bersedia embeli tanah warisan tersebut, penjualannya supaya dilakukan kepada orang sekampung atau sedesanya yang beragama Islam agar tanah warisan tersebut bila kemudian berhasil diusahakan sebagai lading atau sawah dan lain-lain, maka infaq/sadaqah atau zakat tanamannya  dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tuntunan/ajaran Islam.

11. Memuseumkan Mayat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Memuseumkan Mayat Tertanggal 5 Februari 1988, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Hukum menanam/mengubur mayat orang Islam adalah wajib.
  2. Dalam hal penyelidikan ilmiah terhadap mayat, tidak dilarang oleh Islam. Atau dengan kata lain dibolehkan.
  3. Lamanya penundaan penguburan untuk penyelidikan ilmiah diharapkan saudara berhubungan dengan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’ (MPKS) Departemen Kesehatan RI., Jalan Gondangdia Lama, Jakarta.
  4. Adapun untuk memumifikasikan dan untuk dimuseumkan, Majelis Ulama Indonesia berpendapat, tidak dapat dibenarkan.

12. Hukum Memerankan Nabi/Rasul Dan Orang Suci Dalam Film

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Hukum Memerankan Nabi/Rasul Dan Orang Suci Dalam Film Tertanggal 2 Juni 1988, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Para Nabi/Rasul dan keluarganya haram divisualisasikan dalam film.
  2. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian “Nur Muhammad”, maka tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.

13. Sumbangan Dana Social Berhadiah (SDSB) I

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Sumbangan Dana Social Berhadiah (SDSB) I Tertanggal 23 Nopember 1991, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Bahwa SDSB dinilai banyak mudaratnya dan hukumnya haram.
  2. Bahwa setelah dicek kepada Pimpinan Bank Muamalat Indonesia ternyata tidak ada pembelian saham oleh Yayasan SDSB.
  3. Menghimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk tenang dan tidak terpancing oleh hal-hal yang berdampak negatif.

14. Sumbangan Dana Social Berhadiah (SDSB) II

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Sumbangan Dana Social Berhadiah (SDSB) II Tertanggal 12 Nopember 1993, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Bahwa perjudian dengan segala bentuknya diharamkan oleh agama. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
    menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tidak melibatkan diri dengan segala macam bentuk perjudian, baik di dalam maupun luar negeri.
  2. Kegiatan-kegiatan penyampaian terdapat mengenai berbagai masalah dalam masyarakat akhir-akhir ini dapat mengarah kepada situasi yang tidak menguntungkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada segenap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat kesetiakawanan dalam rangka bersama-sama memelihara persatuan dan kesatuan nasional.

15. Penanggulangan Penularan HIV/AIDS

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS Tertanggal 30 Nopember 1995, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS, terdiri dari :
    1. Mukadimah
    2. Tadzkirah Bandung
    3. Sistem penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat
    4. Peranan ulama dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS
    5. Langkah-langkah tindak lanjut (plan of action)
    6. Penutup
  2. Muzakarah mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyempurnakan rumusan redaksi dari rumusan/kesimpulan ini.
  3. Demikianlah kesimpulan muzakarah, untuk dapat kiranya disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

TADZKIRAH BANDUNG

Bahwa sesungguhnya Islam adalah ajaran yang penuh rahmat (rahmatan lil "alamin) yang diperlukan sebagai pedoman dalam berbagai ragam kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam rangkaian upaya meningkatkan kualitas sumber daya insani di tanah air guna mencapai khaira ummah yang dicirikan pembetukan manusia seutuhnya.

Ulama, utamanya kaum ulam Indonesia menjadi pewaris dan penerus perjuangan Rasulullah (warasatul anbiya ) secara bersungguh-sungguh berkehendak untuk berperan serta dalam ikhtiar mulia peningkatan daya insani di Indonesia. Secara sadar ulama juga berkewajiban mengantisipasi kemungkinan kendala yang dihadapi dalam ikhtiar tersebut khususnya dengan adanya ancaman di bidang kesehatan masyarakat melalui kecenderungan kuatnya peyebaran HIV/AIDS. Hal ini

Sejalan dengan hakekat ajaran Islam yang amat mengedepankan prinsip kebersamaan dalam kebajikan dan ketakwaan (ta'awun alal-birri wattaqwa).

Dewasa ini di Indonesia telah dihadapkan pada ancaman AIDS dan dituntut untuk membuat pilihan secara tegas guna pencegahan virus maut tersebut sehingga dapat terhindar dari konsekwensi-konsekwensi lain di bidang budaya, sosial ekonomi, dan politik yang bukan mustahil akan meruntuhkan suatu bangsa.

Virus HIV/AIDS telah memasuki kelompok perilaku resiko tinggi dengan tingkat yang bertambah dengan cepat dan telah memulai peyebaran kepda penduduk pada umumnya. Bahkan menurut dugaan, Indonesia telah meninggalkan fase pertumbuhan linier dari wabah itu dan saat ini sedang dalam fase mewabah yang dicirikan oleh pertumbuhan yang amat cepat eksplosif. Wabahnya tak lagi tercegah tetapi sangat boleh jadi dampatnya dapat dipersempit. tanpa suatu perhatian khusus dengan menempatkan prioritas intervensi-intervensi strategis yang melibatkan semua pihak pada kurun beberapa tahun ke depan Indonesia akan mempunyai penyebaran cepat yang sama terjadi di negara-negara lain.

Mempertimbangkan dengan seksama keadaan dan kemudharatan yang secara potensial dapat ditimbulkan serta kepentingan kemaslahatan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut, Muzakarah Nasional Ulama yang berlangsung selama lima hari pada tanggal 26-30 Nopember 1995 di Bandung sepakat menyikapi dengan tadzkirah sebagai berikut:

  1. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut secara sungguh untuk mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang memungkinkan berjangkitnya virus HIV/AIDS atas dirinya, keluarga dan masyarakat karena deteksi penyebarannya yang masih amat sulit.
  2. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan dan yang diyakininya dituntut secara sungguh-sungguh untuk menyikapi diri secara sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat.
  3. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut untuk memahami dengan seksama ancaman dan bahaya HIV/AIDS, utamanya dengan memperkokoh ketahanan keluarga sakinah.
  4. Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional supaya menegakkan prinsip etika moral dan agama dengan menangkal penetrasi nilai-nilai negatif yang umumnya terjadi pada era globalisasi dewasa ini.
  5. Seluruh potensi masyarakat, khususnya ulama dan zu'ama dalam menanggulangi HIV/AIDS hendaknya dapat bekerjasama dengan mewujudkan kegiatan penanggulangan tersebut sebagai ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT

SISTEM PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN / INFORMASI TENTANG HIV/AIDS KEPADA MASYARAKAT

1.PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan sistem penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS adalah cara penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS yang berlancaskan segi medic, perundang-undangan dan social budaya yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

2.LANDASAN

  1. Agama
  2. Keputusan Presiden No. 36/1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
  3. Keputusan Menko Kesra No. 8/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan KPA
  4. Keputusan Menko Kesra No. 9/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia

3. TUJUAN

Terciptanya perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan agama Islam sehingga dapat mencegah persebaran virus HIV/AIDS serta mengurangi dampak negatifnya.

4. STRATEGI

  1. Melakukan advokasi, yang merupakan pendekatan kepada penentu kebijakan, balk formal maunpun informal dengan tujuan memperoleh dukungan dalam segala bentuknya terhadap upaya yang kita lakukan.
  2. Mengembangkan dukungan sosial yang dilakukan dengan mengadakan pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat sehinga menimbulkan kesadaran tentang bahaya dan akibat HIV/AIDS.
  3. Melakukan usaha pemberdayaan, yaitu usaha untuk mengembangkan kemampuan individu. kelompok atau masyarakat agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap HIV/AIDS.
  4. Membentuk satuan togas di dalam MUI untuk merealisasikan program yang ada.

5. CARA

Penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS dapat dilakukan dengan melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi (KIEM).

PERANAN ULAMA DALAM MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS HIV/AIDS

1. PERAN ULAMA

Ulama selaku pewaris risalah kenabian untuk mewujudkan rahmat bagi semesta, mengemban tugas dan peran utamanya antara lain :

  1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan keteladanan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam bagi ketahanan umat Islam dalam menghadapi tantangan peradaban dan budaya global.
  2. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk membina dan melindungi kehidupan keluarga sakinah penuh mawaddah dan rahmah.

2. PANDANGAN ULAMA TENTANG MASALAH HIV/AIDS

Bahwa penyebaran HIV/AIDS sudah merupakan bahaya umum (al-Dharar al-'Am) yang dapat mengancam siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, umur, dan profesi.

3. SIKAP ULAMA

Mengingat tingkat bahaya HIV/AIDS tersebut maka wajib bagi semua pihak untuk mengikhitiarkan pencegahan dengan berbagai cara yang mungkin dilaksanakan secara perorangan maupun bersama, baik dari sudut agama, budaya, sosial maupun kesehatan.

4. PETUNJUK UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN HIV/AIDS

  1. Untuk yang secara positif terkena HIV/AIDS :
    1. Bagi yang lajang agar melakukan puasa seks, melanggar ketentuan ini bukan saja berdosa besar karena perzinaan, akan tetapi juga berdosa besar karena menyeret or­ang lain ke dalam bahaya yang mengancam jiwanya.
    2. Bagi yang berkeluarga wajib memberi tahu pasangan (suami/isteri)-nya secara bijak perihal penyakit yang diderita, serta akibat-akibatnya.
    3. Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami/isteri)-nya dari penularan penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan darurat dengan cara antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan seks antara mereka.
    4. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan segala sesuatu yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain misalnya dengan mendonorkan darah.
    5. Bagi setiap pengidap HIV/AIDS dan penderita AIDS wajib memberitahukan tentang kesehatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jaminan kesehatannya.

2. Untuk yang potensial terkena HIV/AIDS

    1. Wajib memeriksakan kesehatan dirinya untuk mengetahui status positif/negative
    2. Bagi pasangan suami isteri dalam keadaan darurat agar mengenakan kondom (dan alat perlindungan lain)
    3. Bagi pasangan yang akan nikah wajib memeriksakan status kesehatannya untuk mengetahui status positif/negatifnya.

3. Untuk Masyarakat Umum

    1. Bagi masyarakat sendiri perlu meningkatkan' ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menuruti perintah dan menjauhi larangan-Nya, khususnya tentang larangan perzinaan dan hal-hal yang dapat mendorong kepadanya.
    2. Bagi para ulama perlu meningkatkan efektifitas (dengan pembaharuan metode dan pendekatan) dakwah kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan ketaatan kepada ketentuan-ketentuan agamanya.
    3. Baik ulama atau pemerintah dan pihak lainnya meningkatkan langkah-langkah KIEM (Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi) kepada masyarakat luas tentang bahaya, sebab musabab dan cara penanggulangan HIV/AIDS melalui kerjasama semua pihak.

5. REKOMENDASI

A. Kepada MUI agar membentuk kelompok kerja yang secara khusus menangani ikhtiar pencegahan penularan HIV/AIDS dan pelayanan kepada pengidap serta penderita. Komisi Fatwa diharapkan dapat membicarakan dan mengeluarkan fatwa perihal langkah­langkah pencegahan penyebaran HIV/AIDS, khususnya tentang :

  1. Euthanasia bagi penderita AIDS, karena pendapat yang masih berbeda diantara :
    1. Yang mendukung berdasarkan pengutamaan maslahat/keselamatan umum yang lebih menyeluruh.
    2. Yang menolak karena larangan agama menghilangkan nyawa manusia dengan alasan apapun, dan juga etika kedokteran tentang keharusan pengobatan sampai akhir hayat.
  2. Pengkarantinaan penderita AIDS dengan pertimbangan maslahat umum bagi yang menyetujuinya dan pertimbangan hal asasi bagi yang menolaknya.
  3. Sterilasasi bagi suami isteri yang positif mengidap ataupun menderita HIV/AIDS­.

B. Kepada MUI dan pemerintah agar mengeluarkan Panduan Perawatan Penderita/ Penanganan Jenazah yang menderitaAIDS untuk menjaga penularan kepada orang lain.

C. Kepada Komisi Nasional P2-AIDS agar MUI Tingkat I dan II dilibatkan dalam komisi daerah P2-AIDS.

D. Kepada pemerintah agar dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang industri pariwisata, selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang luhur.

E. Kepada pengidap/penderita agar diberikan tuntunan rohani (bertobat) agar mereka yakin bahwa tobatnya diterima.


16. Prosedur Pernikahan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Prosedur Pernikahan Tertanggal 7 September 1996, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dansakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan
  2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul,serta mahar (mas kawin).
  3. Ketentuan pernikahan bagi warganegara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat.
  4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jama’ah dan mayoritas bermadzhab Syafi’i, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
  5. Menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas.
  6. Kepada para ulama, muballigh, da’i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/ pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan diatas.

17. Pengucapan Sighat Ta`liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pengucapan Sighat Ta`liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah Tertanggal 7 September 1996, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Materi yang tercantum dalam sighat ta’liq talaq pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.
  2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian ta’liq talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3).

Menyarankan :

Pengucapan sighat ta’liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta’liq talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.


18. Tuntunan Syari`ah Islam Dalam Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita HIV/AIDS

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Tuntunan Syari`ah Islam Dalam Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita HIV/AIDS, Memutuskan/Menetapkan:

Sebagai agama yang ajarannya penuh rahmat bagi penghuni dunia ini (rahmatan lil al-‘alamin). Islam telah memberikan tunutunan-tuntunan bagi pemeluknya. Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk merawat dan memperlakukan orang yang sakit dengan baik. ‘Iyadah al-maridh yang sangat digalakkan oleh Islam sebenrnya tidak hanya berarti menengok orang sakit, sebagaimana yang dipahami selama ini, melainkan juga berarti merawat dan mengobati orang yang sakit.

Orang yang sakit, apapun sebabnya harus tetap mendapatkan khusus dalam masyarakat muslim. Dalam sebuah hadis Qudsi Allah SWT. mendapatkan: “Wahai hamba-Ku, Aku ini ‘sakit’ tetapi kamu tidak mau menjenguk dan merawat-Ku. Hamba menjawab, “Bagaimana aku dapat menjenguk dan merawat-Mu sedangkan Engkau adalah Rabbul’Alamin”. Allah menjawab: ‘Seorang hamba-Ku sakit, apabila kamu menjenguk dan merawatnya tentu kamu akan menjumpai-Ku di sana.”

Dalam hadis ini Allah SWT telah menempatkan kedudukan orang-orang yang sakit seolah-olah Allah Ta’ala sendiri yang sakit. Ini artinya manusia dituntut agar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga mereka tidak terkucil, khususnya secara moral dari masyarakat. Sementara itu, Ajaran Islam juga sarat dengan tuntunan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang berpotensi untuk menular.

Karenanya, tanpa harus mengurangi perlakuan yang baik kepada orang yang sakit, Islam mengajarkan agar kita waspadai dan menghindari kemungkinan penularan penyakit dari orang yang sakit tersebut.

Penyakit HIV/AIDS di mana sekitar 80%-90% dari penyebabnya adalah berzina, merupakan penyakit yang sangat berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang terpuji. Penyakit ini merupakan musibah yangdapat menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang terkena musibah ini belum tentu akibat dosa yangdiperbuatnya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain.

Apabila sekitar 80%-90% dari penyebab HIV/AIDS adalah perbuatan zina, maka upaya untuk menaggulangi HIV/AIDS yang paling efektif adalah menghilangkan penyebabnya itu sendiri yaitu perbuatan zina. Seperti tersebut di atas. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa: “Apabila zina dan riba sudah menjadi perbuatan umum dalam suatu negri, maka hal itu berarti penduduk negri itu telah menghalalkan (mengundang) azab Allah”. Karenanya prinsip “menjaga lebih baik dari pada mengobati penyakit yang diakibatkan oleh sebab tersebut.

Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit itu juga termasuk orang-orang yang sakit terkena HIV/AIDS. Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS menjadi terkena HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.

Karenanya, diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para penderita HIV/AIDS itu dapat dirawat, diobati dan diperlakukan secara manusiawi tetapi tidak mengorbankan pihak lain sehingga menjadi HIV/AIDS yang baru. Kebijaksanaan ini akan lebih diperlukan karena sebagai manusia, penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain misalnya, ketika menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika ia meninggal dunia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainya.


19. Reksadana Syariah

ِMajelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Reksadana Syariah Tertanggal 30  Juli   1997, Memutuskan/Menetapkan:

A.      URGENSI REKSADANA

Menindaklanjuti pembicara-pembicara dan tanya jawab pada lokakarya ulama tentang reksadana Syariah yang berintikan bahwa menghadapi globalisasi pada abad 21 umat Islam dihadapkan kepada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali didalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Prduk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral terhadap nilai dan ajaran agama.

Salah satu produk yang tengah berkembang saat ini di Indonesia adalah reksadana yang diluarnegeri dikenal dengan "Unit Trust" atau "Mutual Fund". Reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portfolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Namun bagi umat Islam reksadana merupakan hal yang perlu diteliti , karena masih mengandung hal-hal yang tidk sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi reksadana para produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi,pornografi dan jasa keuangan non-syariah. Disamping itu mekanisme transaksi antara investor dengn reksadana, dan emiten (pemilik perusahaan) harus diklasifikasi menurut hukum Islam.

B.      PANDANGAN SYARIAH TENTANG REKSADANA

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu : "Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-sayarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah". (Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuh, Juz IV hal. 199).

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang merekalakukan seperti disebut dalam Al-Quran : "Hai orang - orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS.Al Maidah : 1)

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis : "Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin Auf).

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalamIslam, yaitu jual beli dan bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah), dan disana terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya meminimalkan resiko dalampasar modal dan sebagainya. Namun didalamnya juga ada hal-hal bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya.

Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan denga syariah. Dr. Wahbah Az Zuhaily berkata:َ "Dan setiap syarat yang tidak bertentangan denga dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) denga syart-syarat yang sah". (al-Fiqh al Islamy Wa Adillatuh , hal 200).

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam al-Quran. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengansuka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa’ : 29).

C.      URGENSI REKSADANA SYARIAH

Adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis danekonomi tapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta, tapi tidak cakap dalam mengembangkannya, berkata Al-Baijuri : "Dalil dibolehkannya Qiradh adalah ijma' dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengella modalnya, dan sebaliknya ada orang mampu mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan. (Hasyiah Fathul Qarib Al Baijuri, Juz II, hl 21)."

Reksadana sebagai lembaga yang mengelola harta memiliki kemampuan untuk mengembangkannya dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri yang melakukannya.

Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Ia akan menghimpun dana dari umat yang tidak dapat dicegah untuk berinvestasi di reksadana. Disisi lain umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi globalisasi yang kian mendekat dan sukar dihindari.

Kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu dibentuk reksadana syariah, dimana reksadana ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang muamalah maliyah.

Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang bathil seperti yang disebutkan dalam Alquran surat al-Nisaa’ ayat 29.

Disamping itu reksadana syariah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembngunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

D.      MASALAH-MASALAH POKOK YANG BERKAITAN DENGA REKSADANA

1. Kelembagaan

Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalamperistilahan fiqih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum taklifi, karena pada hakekatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai Syakhsiyyah Hukmiyyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah. sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil.

            Berkata Dr. Mustafa Ahmad Zarqa’ :

"Fiqih Islam mengakui adanya syaksiyah hukmiyyah atau i'tibariyyah (badan hukum)…” (Madkhal al fiqh al'alam, Dr. Musthafa Ahmad Zarqa, Vol III hal 256)

Berkata Dr. Wahbah Az Zuhaily :

"Fiqih Islam mengakui apa yang di sebut dalam hukum positif sebagai syaksiyyah I'tibariyyah atau syaksiyyah ma'nawiyyah atau syaksiyyah mujarrdah (badan hukum), dengan mengakui keberadaan sebagai lembaga - lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan perusahaan dan masjid, sebagai syaksiyah(badan) yang menyerupai syaksiyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak , menjalankan kewajiban-kewajiban , memikul tanggung jawab yang bediri sendiri secara umum terlepas dari tanggung jawab para anggota atau pendirinya.” (Al Fiqh al Islamywa Adillatuh Juz IV hal 11).

2. Hubungan Investor Dengan Lembaga

    1. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah/qiradh. Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah : "Seseorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Warga Iraq menyebutnya Mudharabah sedangkan warga Hijaz menyebutnya Qiradh.” (Al Mughni Juz V hal 26). "Pemilik harta (modal) memberikan harta kepada para pekerja untuk menjadi modal dagang dengan ketentuan bahwa keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan syarat yang disepakati kedua fihak.” (Al Fiqhul Islamy wa Adillatuh , Juz IV , hal 836). Dengan demikian Mudharabah/qiradh disepakati bolehnya dalam syariah oleh 4 mazhab fiqih Islam.
    2. Saham Reksadana Syariah dapat diperjual belikan :

1. Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa praktek jual beli dihalalkan oleh Allah SWT. "Dan Allah menghalalkan jual beli." (QS. Al-Baqarah : 275). Khusus mengenai jual beli pemilikan sebagaian syarikat (saham) antar pemilik syarikat, Ibnu Qudamah mengatakan : "Jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain.” (Al Mughni juz V hal :56).

2. Saham itu merupakan harta (mal) milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjual belikan :"… Syarat kedua, barang yang diperjual belikan adalah bermanfaat. Barang yang tidak bermanfaat bukan harta. Karena itu mengambil harta dengan imbalan barang yang tidak bermanfaat adalah batal. Barang yang tidak bermanfaat, tidak sah dijual.” (Raudhatut Tahlibin, Juz III hal 68 & 69).

3. Jual beli saham itu sudah menjadi kelaziman (Urf) al-Tujjar (para pengusaha). Dr. Abdul Hamid Mahmud Al Ba'ly seperti dikutip Dr. Samir Abdul Hamid Rdhwan mengatakan : "Kaidah fiqih "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan yang berlaku berdasarkan nash" dapat menjadi dasar untuk melakukan transaksi-transaksi serta memberikan kebebasan buat mereka yang mengadakan transaksi demi menghindar kesuakaran-kesuakaran muamalat dengan sesama manusia, ketika ruang lingkup muamalat harta semakin meluas dan bentuk muamalat semakin berkembang, khususnya pada bidang transaksi antara lain perusahaan." (Dr. Samir Abdul Hamid Ridhwan, Aswaq al Awraaaq al Maaliyah , IIIT, hal : 258).

4. Tidak adanya unsur penipuan (Gharar) karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

 

3. Kegiatan Investasi Reksadana

    1. Dalam melakukan kegiatan investasi Reksadana Syariah dapat melakuan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Diantara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah dalam bidang perjudian, pelacuran, pornographi, makanandan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.
    2. Akad yang dilakukan oleh Reksadana Syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui :

1) Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah.

Reksadana Syariah yang dalam hal ini bertindak selaku Mudharib dalam kaitannya denganinvestor dapat melakukan akad Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah. Dr. Wahbah Az- Zuhily menjelaskan: "…Mazhab Hanafi mengatakan : "Mudharabah tidak boleh mengadakan mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik harta yang memberikan mandat … sedangkan mahzab selain Hanafi, seperti para ulama maliki mengatakan :'Amil (mudharib) akan menanggung resiko apabila modal qiradh yang diterimanya dari pemberi modal diserahkan lagi kepada pihak ketiga untuk dikembangkan dengan akad qiradh juga, apabila pemilik modal tidak mengizinkannya." (Al Fiqhul Islamy Wa Adillatuh Juz IV, hal : 858 & 860). "Jika pemilik harta (modal)-nya kepada orang lain dengan akad mudharabah , hukumnya boleh, demikian disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal. Dan kami tidak mengetahui pendapat lain dalam masalah tersebut.” (Al Mughni Juz V, hal : 50/51) Berkata Al Mawardi : "…Ketahuilah, bahwa 'Amil Qiradh dilarang untuk melakukan Muqaradhah dengan orang lain dengan harta/modal Qiradh tersebut selama tidak ada izin.” (Al-Mudharabah lil Mawardi , hal 194-199).

2) Jual – Beli

Reksadana Syariah selaku mudharib juga dibolehkan melakukan jual beli saham sebagaimana ditunjukkan oleh bagian 2.b.2) diatas . berkata Ibnu Qudamah : "Jika salah seorang dari orang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian,hukumnya boleh, karena ia membeli hjak milik orang lain.” (al-Mughni Juz V hal : 56)

4. Mekanisme Transaksi

    1. Dalam melakukan transaksi Reksadana Syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti najsy (penawaran palsu) , ihtikar dan tindakan spekulasi lainnya. "Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang an-Najsy (menawar sesuatu bukan untuk membeli tetapi menaikkan harga)” (Subulussalam Juz III hal : 18).
    2. Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti Spot, Forward,Swap, Option dan produk-produk lain yang biasa dilakukan reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari reksadana Syariah.
    3. Untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitan dan pengkajian, seperti menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan dan sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh MUI.

E. PENUTUP

Dari uraian di atas tampak jelas sekali bahwa syariah Islamiyah sebagai manhajul hayah muslim telah mengakomodasi segala kebutuhan muslim sekaligus memberikan arahan dan rambu-rambu dalam segenap aspek ibadah, siyasah dan muamalah.

Dalam kaitan reksadana pada prinsipnya syariah bukan saja memberikanpeluang tetapi bahkan menawarkan beberapa jenis instrumen yang dapat dikembangkan. Pelaksanaan dan pengembangan ini dapat saja dilakukan selama kaidah-kaidah syariah tidak dilanggar.

Di samping itu tampaknya pekerjaan rumah bagi kita masih sangat banyak diantaranya:

Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Islam Nasional yang mencakup perbankan, asuransi, multi finance, reksadana dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Untuk memastikan otoritas Dewan Syariah Nasional ini perlu dibentuk bersama MUI, BI dan Depkeu.

Untuk memastikan segenap operasi berdasarkan syariah, demikian juga penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara investor dan KIK perlu disalurkan penyelesaiannya melalui lembaga pemutusan sengketa syariah, dalam hal ini adalah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) demi menjaga kepentingan investor. demikian juga pelaksanaan PIS (Pedoman Investasi Syariah) perlu adanya suatu anturan sejenis PP (Peraturan Pemerintah) yang dikeluarkan oleh Menkeu atau SK Ketua Bappepam yang mempunyai fungsi memerintah, mengikat dan memiliki sanksi.

Untuk memungkinakn dana yang terhimpun oleh reksadana syariah oleh pengusaha-pengusaha berskala kecil - menengah (yang nota bene kebanyakan terdiri dari umat Islam) perlu adanya suatu aturan yang mengharuskan reksadana syariah mengalokasikan sebagian investasinya pada bursa paralel dan emiten-emiten berskala kecil.


20. Nikah Mut’ah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Nikah Mut’ah Tertanggal 25 Oktober 1997:

Menimbang :

  1. Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa.
  2. Bahwa praktek nikah mut’ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi`ah di Indonesia.
  3. Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama`ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi`ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut’ah secara khusus.
  4. Bahwa oleh karena itu, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah mut’ah oleh Majelis Ulama Indonesia.

Memutuskan/Menetapkan:

  1. Nikah mut’ah hukumnya adalah HARAM.
  2. Pelaku nikah mut’ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

21. Kedudukan Waria

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Kedudukan Waria Tertanggal 25 Nopember 1997, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.
  2. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.
  3. Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog.
  4. Departemen Dalam Negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruann dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


22. Pedoman Penggalian Dana Untuk Peningkatan Kualitas Olahraga Nasional

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pedoman Penggalian Dana Untuk Peningkatan Kualitas Olahraga Nasional Tertanggal 9 Januari 1999, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama: Ketentuan Umum

  1. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat hendaknya benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan kepentingan umum (masalah ‘ammah), dalam hal ini peningkatan kualitas olahraga nasional dan dilakukan dengan cara- cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
  2. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat tidak boleh dipaksakan dan tidak pula memberatkan masyarakat.
  3. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat dapatdilakukan melalui penjualan kupon olahraga yang dapat digunakan untuk menonton suatu pertandinganolahraga.
  4. Pertandingan olahraga yang dapat ditonton dengan kupon tersebut harus sudah ditetapkan jadwalnya dengan jelas, baik jenis, waktu maupun tempatnya ketika kupon dijual kepada masyarakat.
  5. Harga kupon disesuaikan dengan kondisi ekonomi rata- rata masyarakat di mana kupon dijual.
  6. Jika kupon tersebut berhadiah, nilai hadiah tidak boleh berlebihan sehingga dapat menimbulkan daya tarik luar biasa (ighra’) untuk membeli kupon yang menyebabkan orang mengesampingkan keperluan utamanya karena semata- mata mengharapkan hadiah.
  7. Standar “tidak berlebihan” tersebut dapat didiskusikan lebih jauh dengan berbagai pihak dalam masyarakat.
  8. Untuk menghindari adanya unsur judi (maisir), secara langsung ataupun tidak lansung, dalam penentuan pemenang hadiah perlu dihindari cara-cara yang dapat menimbulkan untung-untungan semisal penggunaan dan pemutaran angka/ nomor, penarikan undian dan pengumuman pemenang.
  9. Tatacara pemberian hadiah kepada pembeli kupon agar dibenarkan secara hukum Islam dan terhindar dari riba harus melalui cara dan prosedur sebagaimana diatur pada bagian kedua keputusan ini.
  10. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan, manipulasi, korupsi dan berbagai tindakan penyelewengan lain dalam pelaksanaan program ini, penyelenggaraan dan pelaksanaannya perlu diawasi oleh suatu lembaga pengawas yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain: akuntan publik, DPR, YLKI dan sebagainya.
  11. Pembagian/pemanfaatan hasil penjualan kupon harus bertitik tolak dari tujuan diadakannya program ini. Dalam ketentuan hukum mu’amalat, penggunaan/pemanfaatan hasil suatu usaha hanya dibolehkan bagi pemilik modal, pengelola (‘amil) serta biaya operasional (mu’nah). Bertitik tolak dari tujuan tersebut,pemanfaatan uang hasil penjualan kupon bagi kepentingan dimaksud, yakni peningkatan kualitas olahraga nasional harus memperoleh porsi paling besar.

Kedua: Ketentuan Khusus

  1. Dalam melaksanakan program penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat untuk tujuan sebagaimana di atas serta agar program tersebut terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dan cara-cara yang tidak sejalan dengan hukum Islam, perlu dibentuk beberapa lembaga (badan) otonom yang masing-masing mempunyai tugas berbeda.
  2. Lembaga–lembaga otonom dan tugas- tugasnya tersebut adalah sebagai berikut:
    1. Lembaga bidang usaha dana : Lembaga ini bertugas untuk menggali dan menghimpun dana serta menyiapkan segala sarana dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Dana yang terkumpul, oleh Lembaga ini kemudian disampaikan kepada lembaga pengelola.
    2. Lembaga bidang pengelolaan dana : Lembaga kedua bertugas untuk mengelola dana terhimpun. Di antara tugas dan wewenangnya adalah menangani pengeluaran biaya operasional dan menyalurkan dana bersih sesuai dengan tujuan diadakannya program ini. Pengelola dana tersebut harus memperhatikan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Umum nomor 11.
    3. Lembaga bidang pengawasan : Lembaga ketiga ini mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Umum nomor 11 dan mengatasi sengketa yang mungkin terjadi.
  3. Untuk menjamin pelaksanaan program dengan baik dan menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, harus dibuat suatu ketentuan/ perjanjian yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta hubungan kerja antara satu lembaga dengan lembaga lain dan/atau pihak- pihak terkait lainnya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


23. Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat Tertanggal 29 Juli 2000, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama : Pengertian

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

  1. Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari’ah) atau  membatilkan  perbuatan  yang  hak. Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226).
  2. Suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak.
  3. Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.
  4. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesua-tu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari’at Islam.

Kedua :  Hukum

  1. Memberikan risywah dan menerimanya hu-kumnya adalah haram.
  2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
  3. Memberikan hadiah kepada pejabat:

a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;

b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut me-megang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:

1)    Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;

2)    Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), ma-ka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);

3)    Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebe-lum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pem-beri memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Ketiga : Seruan

Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.

Keempat : Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


24. Bias Jender

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Bias Jender Nomor 8/MUNAS VI/MUI/2000 Tertanggal 28 Juli 2000, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Mewajibkan kepada umat Islam untuk memahami masalah jender sesuai dengan ajaran Islam.
  2. Mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah jender sehingga tidak timbul pandangan yang tidak proporsional (bias) dalam masalah ini.
  3. Mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan kajian-kajian tentang masalah jender dengan penafsiran yang jujur.
  4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

   Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

 


25. Aborsi (1)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Aborsi Nomor 1/MUNAS VI/MUI/2000 Tertanggal 29 Juli 2000, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia, tanggal 28 Oktober 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan.
  2. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah nafkh al-ruh hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
  3. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum nafkh al-ruh, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari’ah Islam.
  4. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.
  5. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  6. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

26. Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Hak - Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 6/MUNAS VI/MUI/2000 Tertanggal 29 Juli 2000, Memutuskan/Menetapkan:

1. Wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat:

  1. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;
  2. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan:

1) Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban individu;

2) Keseimbangan antara hak individu dan dan hak masyara-kat,

3) Keseimbangan antara hak kebesan dan tanggung jawab.

2. Berkenaan dengan pasal 16 ayat 1 & 2 dan pasal 18 Universal Declaration of Human Rights, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam, kerena kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM.

3. Mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam, terutama tokoh-tokohnya memasyarakatkan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan tata susila masyarakat, serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

 


27. Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri Nomor 7/MUNAS VI/MUI/2000 Tertanggal 29 Juli 2000, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (niswah tsiqah).
  2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar’iy, qanuniy, dan ‘adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
  3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
  4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswah tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.
  5. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  6. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

28. Pornografi Dan Pornoaksi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pornografi Dan Pornoaksi Nomor 287 Tahun 2001 Tertanggal 22 Agustus 2001, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama : Hukum

  1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
  2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
  3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
  4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
  5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau meperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
  6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar penikahan adalah haram.
  7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar’i.
  8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
  9. Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar penikahan atau perbuatan sebagimana dimaksud angka 6 adalah haram.
  10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
  11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan- perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

Kedua : Rekomendasi

  1. Mendesak kepada semua pihak, terutama produser, penerbit, dan pimpinan media, baik cetak maupun elektronika, agar segera menghentikan segala bentuk aktifitas yang diharamkan sebagaimana dimaksud oleh fatwa ini.
  2. Mendesak kepada semua penyelenggara negara, agar segera:
    1. menetapkan peraturan perundang-undangan yang memperha-tikan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani’ (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut melakukannya);
    2. melarang dan menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini serta tidak memberikan izin terhadap penyelengaraan dan penyebarannya;
    3. tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini sebagai sumber pendapatan.
  3. Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta secara aktif dan arif menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini.
  4. Mendesak kepada penegak hukum, sebelum rekomendasi nomor 1, 2 dan 3 dalam fatwa ini terlaksana, agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatan haram dimaksud fatwa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan Penutup

  1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
  2. Agar semua lapisan masyarakat dan setiap pihak yang terkait mengetahui fatwa ini, mengharap kepada semua pihak untuk menyebarluaskannya.

29. Wakaf Uang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Wakaf Uang Tertanggal 11 Mei 2002, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama :

  1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
  2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
  3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
  4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy.
  5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


30. Hak Cipta

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Hak Cipta Nomor 1 Tahun 2003 Tertanggal 18 Januari 2003, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama : Ketentuan Hukum

  1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
  2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
  3. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (nonkomersial),  serta diwaqafkan dan diwarisi.
  4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Kedua : Ketentuan Penutup

  1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
  2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

 


31. Penyerangan Amerika Serikat Dan Sekutunya Terhadap Irak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penyerangan Amerika Serikat Dan Sekutunya Terhadap Irak Nomor 2 Tahun 2003 Tertanggal 16 April 2003, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Penyerangan tentara Amerika Serikat (AS) dan  sekutunya terhadap Irak adalah perbuatan zhalim, tidak sah dan melawan hukum, baik hukum Islam maupun hukum Internasional.
  2. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Irak yang dilakukan secara membabi buta dan brutal yang mengakibatkan terbunuhnya kaum wanita, anak-anak, dan orang tua, serta hancurnya berbagai fasilitas umum adalah perbuatan penghancuran dan pengrusakan (al-ifsad wal idhrar), perbuatan melampaui batas (al-i’tida`) dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM).
  3. Pejabat-pejabat AS dan sekutunya yang bertanggung jawab terhadap terjadinya serangan atas Irak serta akibat yang ditimbulkannya harus diajukan ke Mahkamah Internasional untuk dijatuhi hukuman sebagai agresor dan penjahat perang.
  4. Pemerintah AS dan sekutunya yang bertanggung jawab terhadap penyerangan itu bertanggung jawab pula untuk melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang ditimbulkan-nya.
  5. Seluruh wilayah negara Irak sebelum terjadinya penyerangan oleh AS dan sekutunya adalah negara yang berdaulat dan sah. Oleh karenanya, pembentukan pemerintahan yang baru sepenuhnya merupakan hak rakyat Irak.

32. Bunga (Interst/Fa’idah)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Bunga (Interst/Fa’idah) Nomor 1 Tahun 2004Tertanggal 24 Januari 2004, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

  1. Bunga (interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
  2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.  Dan inilah yang disebut riba nasi’ah.

Kedua : Hukum Bunga (Interest)

  1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah.  Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
  2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu’amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

  1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari’ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
  2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan  Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

33. Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/ Saudara Sebapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/ Saudara Sebapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal Nomor 4 Tahun 2004 Tertanggal 09 Oktober 2004, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Anak perempuan tunggal berhak mendapatkan setengah dari harta warisan pewaris apabila tidak ada anak-anak kandung laki-laki.
  2. Saudara kandung laki-laki atau sebapak laki-laki dari pewaris berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi bagian anak perempuan tunggal sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dan bagian ahli waris lain yang memiliki bagian yang telah ditentukan (ashhab al-furudh al-muqaddarah).

34. Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana`iz) Dalam Keadaan Darurat

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana`iz) Dalam Keadaan Darurat Tertanggal 31 Desember 2004, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama :

Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari’at Islam.

Kedua :

Dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syari’at seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:

  1. Memandikan dan mengkafani
    1. Jenazah boleh tidak dimandikan; tetapi, apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan.
    2. Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis.
  2. Menshalatkan--Mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (shalat ghaib), dan boleh juga tidak dishalati menurut qaul mu’tamad (pendapat yang kuat).
  3. Menguburkan jenazah
    1. Jenazah korban wajib segera dikuburkan.
    2. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur, dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat.
    3.  Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan non-muslim.
    4. Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.

 


35. Aborsi II

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Aborsi II Nomor 4 Tahun 2005 Tertanggal 25 Mei 2005, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama : Ketentuan Umum

  1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
  2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).

2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.

a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

  1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
  2. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

  1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
  2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


36. Penempelan Photo pada Mushaf Al-Qur’an

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penempelan Photo pada Mushaf Al-Qur’an Nomor 5 Tahun 2005  Tertanggal 12 Mei 2005, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Wajib hukumnya menjaga kemuliaan Al- Qur’an.
  2. Meletakkan sesuatu atau menempelkan sesuatu pada mushaf Al- Qur’an termasuk menempelkan foto pada mushaf Al- Qur’an termasuk menempelkan foto dan gambar-gambar lainnya hukumnya haram apabila:
    1. Terhadap unsur pelecehan dan penghinaan terhadap Al- Qur’an.
    2. Dapat mengakibatkan tabaghudh dan takhashum (permusuhan dan perselisihan).

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

 


37. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau  proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi:

  1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
  2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);
  3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
  4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
  5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
  6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
  7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Kedua : Ketentuan Hukum

  1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
  2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
  3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (nonkomersial),  serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
  4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

38. Perkawinan Beda Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Perkawinan Beda Agama Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
  2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.

39. Kewarisan Beda Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Kewarisan Beda Agama Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim);
  2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

40. Kriteria Maslahat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Kriteria Maslahat Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari’ah (maqashid al-syari’ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.
  2. Maslahat yang dibenarkan oleh syari’ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, mashlahat tidak boleh bertentangan dengan nash.
  3. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut syara’ adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari’ah dan dilakukan melalui ijtihad jama’i.

41. Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum Nomor 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama : Ketentuan Umum

  1. Hak milik pribadi adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pe-miliknya, seseorang atau beberapa orang tertentu.
  2. Kepentingan umum adalah kepentingan yang man-faatnya dinikmati oleh masyarakat umum tanpa ada diskriminasi.

Kedua : Ketentuan Hukum

  1. Hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara/ pemerintah dan dijamin hak-haknya secara penuh. Tidak seorang pun termasuk pemerintah boleh mengurangi, mempersempit atau membatasinya. Pemiliknya berkuasa atas hak miliknya dan berhak mempergunakan atau memanfaatkannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Syara'/hukum Islam.
  2. Bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka yang didahulukan adalah kepentingan umum. Pemerintah dapat men-cabut hak milik pribadi untuk kepentingan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Ditempuh lewat musyawarah antara pemerintah dan pemilik hak tanpa adanya pemaksaan.
    2. Harus diberi ganti rugi yang layak (tsamanul mitsli).
    3. Penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah.
    4. Penetapan kepentingan umum oleh DPR atau DPRD dengan memperhatikan fatwa dan pendapat MUI.
    5. Kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain terutama yang bersifat komersial.

42. Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Hukuman Mati Dalam Tindakan Pidana Tertentu Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) hudud, qishas dan ta’zir.
  2. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

43. Permainan pada Media/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Permainan pada Media/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) Tertanggal 03 Oktober 2007, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama:  Ketentuan Umum

Permainan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah permainan dan hiburan yang menggunakan media atau mesin-mesin permainan yang dikelola oleh Perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Rekreasi keluarga Indonesia (ARKI).

Kedua:  Ketentuan Hukum

1.   Mubah, yaitu  permainan pada :

  1. Media/mesin permainan dan hiburan yang murni menjual jasa atau sewa tanpa memberikan hadiah/souvenir. Permainan tesebut ialah : permainan pada media/mesin kategori Kiddy Ride, Softplay, Mesin Foto, Mesin Simulator, Mesin Attraction dan Major Ride.
  2. Media/mesin permainan dan hiburan yang memberikan hadiah (reward) atas dasar keterampilan pemain dan tidak mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori  Mesin Vending dan sebagian Mesin Redemption.

2.  Haram, yaitu  permainan pada media/mesin permainan yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori Medal Game, Pusher Machine dan sebagian Mesin Redemption.

Ketiga:  Ketentuan Khusus

  1. Perusahaan wajib menjaga agar arena permainan tidak digunakan untuk taruhan atau judi.
  2. Media/Mesin permainan yang dibolehkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 1, adalah media/mesin permainan yang tercantum dalam daftar lampiran fatwa dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari fatwa ini.
  3. Media/Mesin Permainan yang diharamkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 2, harus dimusnahkan atau direeksport dan disterilkan dari arena permainan/outlet.
  4. Setiap penambahan media/mesin permainan yang baru, maka pihak perusahaan dan/atau ARKI harus melaporkan kepada MUI.
  5. Untuk mencegah terjadinya Ighra, nilai hadiah yang diberikan perusahaan kepada pemain harus dibatasi.
  6. MUI berhak melakukan pengawasan dan sidak pada setiap outlet perusahaan di bawah ARKI.

Keempat:  Penutup

Fatwa ini berlaku secara muqayyad untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dan apabila sewaktu-waktu terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan oleh pihak perusahaan dan/atau ARKI maka akan dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.

 


44. SMS Berhadiah

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang SMS Berhadiah Nomor 9 Tahun 2008 Tertanggal 17 September 2008 , Memutuskan/Menetapkan:

Pertama:  Ketentuan Umum

  1. Yang dimaksud dengan “SMS Berhadiah” adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan pengiriman SMS mengenai suatu masalah, yang disertai janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekwensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor.
  2. Kegiatan SMS Berhadiah dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan (games), kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi di antara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan lain sebagainya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. SMS berhadiah hukumnya haram, jika :

a. Mengandung unsur maysir, tabdzir, gharar, dharar, ighra’ dan/atau israf.

    1. Maysir (judi) yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
    2. Tabdzir yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.
    3. Gharar yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiahdalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen/penyedia jasa melalui trick janji pemberian hadiah atau bonus.
    4. Dharar yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
    5. Ighra’ yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan.  Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.
    6. Israf, yaitu pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar.

b. Hadiah yang diberikan dalam praktek SMS Berhadiah, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari hasil pengiriman SMS.

2.  SMS Berhadiah hukumnya mubah jika tidak terdapat hal yang disebutkan pada angka 1.

3. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, provider telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

 


45. Nikah Di Bawah Tangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Nikah Di Bawah Tangan Nomor 10 Tahun 2008 Tertanggal 17 September 2008 , Memutuskan/Menetapkan: 

Pertama: Ketentuan Umum

Nikah Di Bawah Tangan  yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi  semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Kedua: Ketentuan Hukum

  1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat.
  2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrat (saddan lidz-dzari’ah).

46. Pakaian Kerja Bagi Tenaga Medis Perempuan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pakaian Kerja Bagi Tenaga Medis Perempuan Nomor 04/KF/MUI/Tahun 2009 Tertanggal 6 Mei 2009, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Pakaian kerja adalah pakaian yang digunakan ketika tenaga medis perempuan sedang bertugas di bagian klinis, yang berhubungan langsung dengan pasien.
  2. Tenaga medis perempuan adalah tenaga medis yang bertugas di bagian klinis, yang berhubungan langsung dengan pasien, yang antara lain dokter dan  perawat; tidak termasuk tenaga medis non klinis yang antara lain bagian administrasi.

Ketentuan Hukum :

  1. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.
  2. Tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya boleh membuka aurat di bagian tangannya, sampai sebatas siku, jika ada hajat (kebutuhan yang mendesak) terkait dengan masalah medis.
  3. Pakaian kerja harus terbuat dari bahan tidak tembus pandang dan tidak menunjukkan lekuk tubuh.

47. Otopsi Jenazah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Otopsi Jenazah Nomor 6 Tahun 2009 Tertanggal 6 Juni 2009, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Umum:           

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan otopsi meliputi dua macam otopsi, yaitu otopsi forensik dan otopsi klinikal, yang dilakukan untuk tujuan medis legal seperti menentukan penyebab kematian untuk tujuan pemeriksaan, penyelidikan, riset dan/atau pendidikan.

Ketentuan Hukum:

  1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
  2. Otopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu.
  3. Otopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. otopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
    2. otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada point a.
    3. jenazah yang diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
    4. Jenazah yang akan dijadikan obyek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.