Ustadz Menjawab
Jadwal Shalat
Kota : Jakarta
Jumat, 24 November 2017
Al-Jum'a, 6 Rabi'ul Awal 1439
Imsak : WIB
Subuh : WIB
Terbit : WIB
Dzuhur : WIB
Ashar : WIB
Maghrib : WIB
Isya : WIB
Agenda
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 22/12/2017
    Jam :
    11:40 WIB
    Khatib :
    Drs.KH. Ilhamullah Sumarkan, MAg
    Khutbah :
    Konsep Membuka Pintu Keberkahan Keluarga
    Imam :
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 15/12/2017
    Jam :
    11:30 WIB
    Khatib :
    Prof. Dr. H.M. Abdul Haris, MA
    Khutbah :
    Jalan Menuju Ma'rifat Billah
    Imam :
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 08/12/2017
    Jam :
    11:30 WIB
    Khatib :
    KH. Abdurrahman Nafis, Lc
    Khutbah :
    Tanda Tanda diterimanya Suatu Amal Ibadah
    Imam :
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 01/12/2017
    Jam :
    11:30 WIB
    Khatib :
    Prof Dr.H. Ahmad Faishol Haq, M.Ag
    Khutbah :
    Hakekat Bersholawat
    Imam :
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 24/11/2017
    Jam :
    11:30 WIB
    Khatib :
    Dr.H.Abd.Salam Nawawi,M.Ag
    Khutbah :
    Benarkah Perbedaan Membawa Rahmat
    Imam :
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
    Hari, Tanggal :
    Rabu, 29/11/2017
    Jam :
    10:00 WIB
    Nara Sumber :
    Prof. Mukhtarudin Nasyim
    Tema :
    Taklim Rabu Pagi
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
    Hari, Tanggal :
    Senin, 27/11/2017
    Jam :
    09:00 WIB
    Nara Sumber :
    Dr. H. Zahruddin Sulthani
    Tema :
    Tafsir Senin
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 24/11/2017
    Jam :
    08:00 WIB
    Nara Sumber :
    H. Memed Sururi
    Tema :
    Tafsir Jum'at Pagi
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Rabu, 22/11/2017
    Jam :
    10:00 WIB
    Nara Sumber :
    Prof. Mukhtarudin Nasyim
    Tema :
    Taklim Rabu Pagi
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran
    Hari, Tanggal :
    Senin, 20/11/2017
    Jam :
    09:00 WIB
    Nara Sumber :
    Dr. H. Zahruddin Sulthani
    Tema :
    Tafsir Senin
Qur'an
Player

JUZ

Kumpulan Fatwa MUI (2009)

Bidang Pangan, Obat-obatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


Daftar Isi

  1. Penyalahgunaan Narkotika
  2. Penyembelihan Hewan Secara Mekanis
  3. Vasectomi/Tubectomi
  4. Wasiat Menghibahkan Kornea Mata
  5. Bayi Tabung/Inseminasi Buatan
  6. Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin
  7. Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Dengan Najis
  8. Penyakit Kusta
  9. Memakan Daging Kelinci
  10. Memakan Dan Membudidayakan Kodok
  11. Pengambilan Dan Penggunaan Katup Jantung
  12. Hukum Alkohol Dalam Minuman
  13. Penyalahgunaan Ecstasy Dan Zat-Zat Jenis Lainnya
  14. Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik
  15. Kloning
  16. Penggunaan Organ Tubuh, Ar-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika
  17. Pedoman Pelaporan Hasil Audit Pemotongan Hewan
  18. Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) Dari PT. Ajinomoto Indonesia Yang Menggunakan Bacto Soytone
  19. Penetapan Produk Halal
  20. Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) Dari PT. Ajinomoto Indonesia Yang Menggunakan Mameno
  21. Kepiting
  22. Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)
  23. Standardisasi Fatwa Halal
  24. Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV)
  25. Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian
  26. Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian
  27. Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah
  28. Hukum Alkohol
  29. Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal


1. Penyalahgunaan Narkotika

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penyalahgunaan Narkoba Tertanggal10 Februari  1976, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahan-an Nasional.
  2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan narkotika dan kenakalan remaja.
  3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.
  4. Menganjurkan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan Undang-undang tentang penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberian hukuman terhadap pelang-garnya.
  5. Menganjurkan kepada Presiden RI membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban pe-nyalahgunaan narkotika.
  6. Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/ penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahguna-an narkotika.
  7. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama pada orang tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkotika".

2. Penyembelihan Hewan Secara Mekanis

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis Tertanggal  18 Oktober 1976, Memutuskan/Menetapkan:

Bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum Muslimin tidak meragukannya.


3. Vasectomi/Tubectomi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Vasectomi/Tubectomi Tertanggal  13 Juni 1976, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Pemandulan dilarang oleh agama
  2. Vasectomi/Tubectomi adalah salah satu usaha pemandulan.
  3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa Vasectomi/Tubectomi, dapat disambungkembali.
  4. Vasectomi/Tubectomi hukumnya haram.

4. Wasiat Menghibahkan Kornea Mata

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Wasiat Menghibahkan Kornea Mata Tertanggal  13 Juni 1979, Memutuskan/Menetapkan:

Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghidupkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan, dan harus dilakukan oleh ahli bedah.


5. Bayi Tabung/Inseminasi Buatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan Tertanggal  13 Juni 1979, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
  2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Saddaz-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
  3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Saddaz-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
  4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangna suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Saddaz-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

6. Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Operasi Perubahan / Penyempurnaan Kelamin Tertanggal  1 Juni 1980, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara'. Ayat al-Qur'an dimaksud adalah : "....Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS. An-Nisa'[4]: 10).
  2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirobah.
  3. Seorang khuntsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

 


7. Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Dengan Najis

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Dengan Najis Tertanggal  1 Juni 1980, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis hukumnya adalah haram.
  2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.
  3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memerikasanya di Laboraturium untuk dapat ditentukan hukumnya.

8. Penyakit Kusta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penyakit Kusta Tertanggal 12 April 1982, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Penyakit kusta adalah suatu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri.
  2. Menurut penelitian kedokteran, penularan penyakit kusta terhadap seseorang ditentukan oleh kekebalan atau kepekaan orang itu.
  3. Penyakit kusta dapat disembuhkan jika berobat pada stadium dini. Jika tidak diobati, proses penyakit akan berlanjut hingga menimbulkan cacat dan obat-obat anti lepra tidak dapat mempengaruhi cacat tersebut.
  4. Tanda-tanda penularan penyakit kusta pada kulit berupa satu atau dua bercak yang:
    1. Berwarna keputih-putihan atau kemerah-merahan;
    2. Tidak berkeringat/keringat berkurang;
    3. Tidak berambut/rambutnya berkurang;
    4. Kulitnya agak menipis;
    5. Tidak perasa/berkurang perasaannya.

      5. Penyakit kusta bukanlah suatu kutukan dari Tuhan terhadap seseorang tertentu.


9. Memakan Daging Kelinci

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Memakan Daging Kelinci Tertanggal 02 Maret 1983, Memutuskan/Menetapkan:

Memakan daging kelinci hukumnya halal.

 


10. Memakan Dan Membudidayakan Kodok

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Memakan Dan Membudidayakan Kodok Tertanggal 12 November 1984, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Membenarkan adanya pendapat Mazhab Syafi’i/Jumhur Ulama tentang tidak halalnya memakan daging kodok dan membenarkan adanya pendapat Imam Maliki tentang halalnya daging kodok tersebut.
  2. Membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

11. Pengambilan Dan Penggunaan Katup Jantung

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Memakan Pengambilan Dan Penggunaan Katup Jantung Tertanggal 29 Juni 1987, Memutuskan/Menetapkan:

Bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli warisnya.


12. Hukum Alkohol Dalam Minuman

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Hukum Alkohol Dalam Minuman Tertanggal 01 Oktober 1993, Memutuskan/Menetapkan:

1. Alkohol dan Dampaknya

  1. Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan di sini ialah etil alkonol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH.
  2. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C (Per. Menkes No. 86/1977)
  3. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minum-minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk ke dalam minuman beralkohol
  4. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk di dalam minuman beralkohol
  5. Berapa pun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol
  6. Dampak negatif dari minuman beralkohol lebih besar dari efek positifnya, seperti, misalnya: pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani, kriminalitas, kenakalan remaja, ganguan kamtibmas dan ketahanan sosial.
  7. Dampak positif alkohol sebagai obat yang diminum sudah dapat diganti dengan bahan yang lain. Namun pada obat luar/obat oles masih digunakan.

2. Status Hukum Minuman Beralkohol

Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

3. Kesepakatan tersebut didasarkan atas :

  1. Meminum minuman beralkohol adalah muskir (memabukkan). Setiap yang memabukkan adalah khamar dan khamar hukumnya haram. Oleh karena itu meminum minuman beralkohol adalah haram hukumnya.
  2. Minuman beralkohol mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala macam kejahatan, karena alcohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.
  3. Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran percernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian.
  4. Minuman beralkohol menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktivitasnya akan menurun
  5. Minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena para peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sring terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.
  6. Minuman beralkohol membahayakan kehidupan bangsa dan Negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan.

4. Rekomendasi :

Dalam upaya penanggulangan minuman beralkohol muzakarah merekomendasikan sebagai berikut :

Kepada Pemerintah :

  1. Pemerintah hendaknya meningkatkan usaha membebaskan masyarakat, terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol dengan membentuk badan penanggulangan alkoholisme dan menjadikan pembebasan minuman beralkohol sebagai gerakan nasional.
  2. Departemen Perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk mendirikan pabrik yang memproduk minuman beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksinya.
  3. Departemen Perdagangan hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan memperketat pengedarannya.
  4. Departemen Kesehatan hendaknya :
    1. Mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk membatasi produksi dan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana pasal 44 dan pasal 82 Undang-Undang tentang Kesehatan.
    2. Mengurangi penggunaan alkohol dalam produksi obat-obatan.
    3. Mempersiapkan peraturan pencantuman pernyataan bahwa “ALKOHOL BERBAHAYA BAGI KESEHATAN DAN MASA DEPAN ANDA” pada kemasan minuman beralkohol.
  5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memperketat aturan, pengawasan, mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang minum dan atau mengedarkan minuman beralkohol.
  6. Departemen Agama hendaknya meningkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan memasukkan bahaya minuman beralkohol dalam materi pengajaran agama.
  7. Departemen Kehakiman agar memasukkan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran perundang-undangan yang menyangkut minuman beralkohol dalam penyusunan KUHP.
  8. Departemen Penerangan agar membatasi iklan-iklan mengenai perdagangan minuman beralkohol
  9. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya.

5. Menghimbau :

  1. Para cendekiawan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol  sebagai pelarut obat dalam dan luar, essence, pewarna, dan pewangi dapat digantikan dengan bahan alternatif lain. Penemuan ilmu dan teknologi yang semakin maju ternyata dapat mendukung ketentuan agama tentang penggunaan alkohol.
  2. Instansi pemerintah untuk mencarikan jalan keluar pada industri alkohol dan minuman beralkohol yang bersifat rumah tangga agar usaha ekonomi mereka tetap berjalan.

6. Kepada pimpinan ormas, ulama, mubaligh, dan khatib, menghimbau :

  1. Ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk berperan aktif dalam memasyarakatkan bahaya minuman-minuman beralkohol dan mempelopori gerakan nasional dalam menyelematkan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.
  2. Para ulama, mubaligh, dan khatib untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dengan menekan bahaya minuman beralkohol terhadap kehidupan agama, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.
  3. Masyarakat, khususnya umat Islam, agar menjauhi minuman-minuman beralkohol, demi keselamatan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
  4. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan penanggulangan alkoholisme.

 


13. Penyalahgunaan Ecstasy Dan Zat-Zat Jenis Lainnya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penyalahgunaan Ecstasy Dan Zat-Zat Jenis Lainnya Tertanggal 2 September 1996, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Menyalahgunakan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya adalah haram.
  2. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah mengkonsumsi/ menggunakan,mengedarkan/memperdagangkan,memproduksi dan membantu terjadinya penyalahgunaan untuk keperluan yang tidak semestinya.
  3. Menganjurkan kepada pemerintah agar berusaha segera mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.
  4. Menganjurkan kepada pemerintah untuk membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap korban penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya.
  5. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya. Serta mengambil tin-dakan tegas terhadap para pelakunya.
  6. Menganjurkan kepada alim ulama, guru-guru,muballigh, dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/ penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan markotika.
  7. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi pendidikan dan sosial, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dan masyarakat pada umumnya, terutama para orang tua untuk bersama-sama berusaha menyelamatkan generasi mendatang dari sikap dan perilaku penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya.

14. Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik Nomor Kep-139/MUI/IV/2000 Tertanggal 2 September 1996, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama : Hukum yang berkaitan dengan cacing

  1. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-èasyarãt.
  2. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auz'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
  3. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
  4. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

Kedua : Hukum yang berkaitan dengan jangkrik.

  1. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang.
  2. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

Ketiga : Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan.


15. Kloning

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Kloning Nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 Tertanggal 29 Juli 2000, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimana pun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram.
  2. Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan/atau untuk menghindar-kan kemudaratan (hal-hal negatif).
  3. Mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktek kloning terhadap manusia.
  4. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama para ulama, untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi kloning, meneliti peristilahan dan permasalahannya, serta menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan hukumnya.
  5. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk mendorong pembentukan (pendirian) dan mendukung institusi-institusi ilmiah yang menyelenggarakan penelitian di bidang biologi dan teknik rekayasa genetika pada selain bidang kloning manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
  6. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk segera merumuskan kriteria dan kode etik penelitian dan eksperiman di bidang biologi untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan.
  7. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


16. Penggunaan Organ Tubuh, Ar-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ar-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika Nomor 2/MUNAS VI/MUI/2000 Tertanggal 30 Juli 2000, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan
    1. penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan dan bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh;
    2. penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat;
    3. penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap --atau menjadi-- baik dan indah;
    4. dharurat adalah kondisi-kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.
  2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (juz'ul-insan) hukumnya adalah haram.
  3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut pada butir 1.b hukumnya adalah haram.
  4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram.
  5. Hal-hal tersebut pada butir 2, 3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam keadaan dharurat syar’iyah.
  6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.
  7. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


17. Pedoman Pelaporan Hasil Audit Pemotongan Hewan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pedoman Pelaporan Hasil Audit Pemotongan Hewan Nomor 1 Tahun 2001 Tertanggal 9 Desember 2000, Memutuskan/Menetapkan:

1. Setiap hasil audit pemotongan hewan harus dibuat laporan tertulis, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Penjelasan tentang cara, proses dan mekanisme pemotongan, secara tradisional ataukah modern.
  2. Penjelasan tentang temuan hasil pemotongan; apakah bagian-bagian yang menurut Syari’ah harus terpotong terpenuhi atau tidak.
  3. Jika menggunakan stanning, perlu dijelaskan voltasenya; dan voltase yang dapat dibenarkan setinggi-tinggnya adalah 40 volt.
  4. Kondisi hewan setelah distanning, apakah masih memiliki hayah mustaqirrah, atau tidak perlu dijelaskan.
  5. Pengetahuan pemotong tentang hukum Islam berkenaan dengan pemotongan.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.


18. Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) Dari PT. Ajinomoto Indonesia Yang Menggunakan Bacto Soytone

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) Dari PT. Ajinomoto Indonesia Yang Menggunakan Bacto Soytone Tertanggal 16 Desember 2000, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan bacto soytone dalam proses produksinya adalah haram.
  2. Umat Islam yang karena ketidaktahuan telah mengkonsumsi penyedap rasa (MSG) dimaksud tidak perlu merasa berdosa.
  3. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak lain yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


19. Penetapan Produk Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penetapan Produk Halal Tertanggal 16 Desember 2000, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

20. Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) Dari PT. Ajinomoto Indonesia Yang Menggunakan Mameno

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) Dari PT. Ajinomoto Indonesia Yang Menggunakan Mameno Tertanggal 19 Pebruari 2001, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan mameno adalah halal.
  2. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.
  3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


21. Kepiting

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Kepiting Tertanggal 15 Juni 2002, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.
  2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


22. Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV) Tertanggal 08 Oktober 2002, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

  1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram.
  2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita immunocompromise, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.
  3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Rekomendasi (Taushiyah)

  1. Pemerintah hendaknya mengkampanyekan agar setiap ibu memberikan ASI, terutama colostrum, secara memadai (sampai dengan dua tahun).
  2. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

23. Standardisasi Fatwa Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Standardisasi Fatwa Halal Nomor 4 Tahun 2003 Tertanggal 25 Mei 2003, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama: Khamr

  1. Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
  2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H5OH) minimal 1%.
  3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
  4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar (preventif), tapi tidak najis. 
  5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
  6. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan. 

 

Kedua: Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka

  1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
  2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
    1. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
    2. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
  3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
  4. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
  5. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
  6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
  7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci.
  8. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
  9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

Ketiga:Pemotongan Hewan

  1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.
  2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
    1. membaca “basmalah” saat menyembelih;
    2. menggunakan alat potong yang tajam;
    3. memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari’), dan kedua urat nadi (wadajain); dan
    4. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
  3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (hayat mustaqirrah).
  4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Keempat:Masalah Penggunaan Nama dan Bahan

  1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
  2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
  3. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbukan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll. 
  4. Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

Kelima:Media Pertumbuhan

  1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
  2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
  3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.
  4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba. 

Keenam:Masalah Kodok

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.

Ketujuh:Masalah Lain-lain

  1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
    1. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (shipment) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
    2. Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
    3. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
  2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri: Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
  3. Masalah mencuci bekas babi/anjing:
    1. Caranya di-sertu (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).
    2. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

24. Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV) Nomor 16 Tahun 2005 Tertanggal 25 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

  1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram.
  2. Pemberian vaksin OPV kepada seluruh balita, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada OPV jenis lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam.
  3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Rekomendasi (Taushiyah)

Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, bersama WHO dan negara-negara Islam dan/atau berpenduduk muslim, agar memproduksi vaksin polio yang sesuai dengan syariat Islam.


25. Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian Nomor 11 Tahun 2007 Tertanggal 29 November 2007, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

Pada dasarnya setiap jenazah harus segera dipenuhi hak-haknya, yang antara lain adalah dikuburkan dengan segera. Untuk itu, pengawetan jenazah tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.

Pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemashalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (hifdz al-nafs), bukan hanya untuk kepentingan praktek semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia;
  2. Hak-hak jenazah sedapat mungkin harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan;
  3. Jenazah yang diawetkan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syari'at.

Rekomendasi

Negara diminta untuk membuat regulasi yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan jenazah untuk tujuan penelitian guna mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.


26. Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian Nomor 12 Tahun 2007 Tertanggal 3 Desember 2007, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak. Penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian seperti dengan cara membedah, dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemashalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (hifdz al-nafs), bukan hanya untuk kepentingan praktek semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia;
  2. Sebelum digunakan untuk obyek penelitian tersebut di atas, hak-hak jenazah harus dipenuhi, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan;
  3. Jenazah yang digunakan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syari'at.
  4. Jenazah yang akan dijadikan obyek penelitian harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin ahli waris, dan/atau izin Pemerintah.

Rekomendasi

Negara diminta untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jenazah untuk tujuan penelitian guna mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.


27. Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah Nomor 5 Tahun 2009 Tertanggal 16 Juli 2009, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Umum: Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Vaksin Mengitis ialah vaksin  yang mempunyai nama produksi MencevaxTM ACW135Y yang dipoduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang kegunaannya untuk mencegah penyakit Meningitis.
  2. Penyakit Meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian, yang merupakan penyakit berbahaya dan menular.
  3. Haji wajib ialah haji yang dilakukan oleh mukallaf untuk pertama kali atau karena nadzar. Sedangkan umrah wajib adalah umrah karena nadzar.

Ketentuan Hukum  :

  1. Penggunaan Vaksin Meningitis  yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan  dengan bahan babi adalah haram.
  2. Penggunaan vaksin Meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (mubah), apabila ada kebutuhan mendesak (li al-hajah).      
  3. Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin Meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah.

Rekomendasi (Taushiah)  :

  1. Pemerintah harus segera memproduksi/menyediakan vaksin Meningitis yang halal sehingga dapat digunakan oleh calon jamaah haji pada tahun 2010.
  2. Setelah dilakukan vaksinasi, agar segera dilakukan penyucian secara syar'I di tempat injeksi.
  3. Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dalam mengkonsumsi apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.

28. Hukum Alkohol

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Hukum Alkohol Nomor 11 Tahun 2009 Tertanggal 18 November 2009, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Umum        

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

  1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan,  baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
  2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
  3. Minuman beralkohol adalah :
    1. minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
    2. minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Ketentuan Hukum       

  1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
  2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
  3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
  4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr.
  5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr  untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.
  6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
  7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: haram, apabila secara medis membahayakan.

Rekomendasi              

  1. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
  2. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
  3. Semua pihak agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.

 


29. Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Nomor 12 Tahun 2009 Tertanggal 2 Desember 2009, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Umum  :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
  2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.
  3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
  4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum  :

1. Standar Hewan Yang Disembelih

  1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
  2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
  3. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

2. Standar Penyembelih

  1. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
  2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
  3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

3. Standar Alat Penyembelihan

  1. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang
  2. Alat penyembelihan harus tajam.

4. Standar Proses Penyembelihan

  1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
  2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (mari'/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).
  3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
  4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah).
  5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

5. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

  1. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
  2. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
  3. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
  4. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/shipping), hingga penerimaan.

6. Lain-Lain

  1. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
  2. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.
  3. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
    1. stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
    2. bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
    3. pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
    4. peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
    5. Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.
  4. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

Rekomendasi (Taushiyah)  :

  1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam.
  2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi hewan halal dan thayyib.
  3. LPPOM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan auditing penyembelihan halal, baik di dalam maupun luar negeri.