Ustadz Menjawab
Kitab
Kamis, 20/11/2014 22:20 WIB
Saya berhutang kepada seorang teman saya, dan sewaktu saya mengembalikan hutang itu, saya meyertakan hadiah.
Jadwal Shalat
Kota : Jakarta
Senin, 24 November 2014
Al-Itsnayna, 1 Safar 1436
Imsak : WIB
Subuh : WIB
Terbit : WIB
Dzuhur : WIB
Ashar : WIB
Maghrib : WIB
Isya : WIB
Agenda
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Raya Baiturrahman Semarang
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 12/12/2014
    Jam :
    12:00 WIB
    Khatib :
    Dr. H. Rosihan, SH. M.Ag.
    Khutbah :
    Karakteristik Waliyullah
    Imam :
    KH. ABDUL MUHAIMIN AL HAFIDZ
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Raya Baiturrahman Semarang
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 05/12/2014
    Jam :
    12:00 WIB
    Khatib :
    KH. Drs. Ahmad Hadhor Ichsan
    Khutbah :
    Jagalah Allah, Pasti Allah akan Menjagamu
    Imam :
    KH. MUSHOFFA ABDULLAH UMAR, Lc AL HAFIDZ
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 05/12/2014
    Jam :
    12:00 WIB
    Khatib :
    Prof. Dr. H.M. Abdul Haris, MA
    Khutbah :
    Bahaya Gaya Hidup Hedonis
    Imam :
    Ustadz Abd. Hamid Abdullah
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Raya Baiturrahman Semarang
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 28/11/2014
    Jam :
    12:00 WIB
    Khatib :
    Drs. H. Ibnu Djarir
    Khutbah :
    Khaya’ (Malu) Yang Islami
    Imam :
    KH. ZAENURI ACHMAD AL HAFIDZ
  • Agenda Jum'at
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 28/11/2014
    Jam :
    12:00 WIB
    Khatib :
    Dr.H.Abd.Salam Nawawi,M.Ag
    Khutbah :
    Menuju Islam Kaafah
    Imam :
    Ustadz A. Mukhtafi Sahal
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Raya Baiturrahman Semarang
    Hari, Tanggal :
    Sabtu, 29/11/2014
    Jam :
    19:30 WIB
    Nara Sumber :
    Ustadz Drs. Zakariya Achmad
    Tema :
    Studi Ilmu Qira’atul Qur’an
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Jum'at, 28/11/2014
    Jam :
    18:30 WIB
    Nara Sumber :
    DR. H. Abd. Kadir Riyadi, MA
    Tema :
    Sirah Nabawiyah
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Kamis, 27/11/2014
    Jam :
    18:30 WIB
    Nara Sumber :
    Prof. DR. H. Ahmad Zahro, MA
    Tema :
    Kajian Fiqih Kontemporer
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Raya Baiturrahman Semarang
    Hari, Tanggal :
    Rabu, 26/11/2014
    Jam :
    16:00 WIB
    Nara Sumber :
    Ustadz Nuruddin Usman
    Tema :
    Materi Terjemah dan Tafsir
  • Agenda Pengajian
    Masjid :
    Masjid Al-Akbar Surabaya
    Hari, Tanggal :
    Selasa, 25/11/2014
    Jam :
    18:30 WIB
    Nara Sumber :
    DR. H. Moch. Khoirul Anwar,MEI
    Tema :
    Kajian Tafsir dan Hadits Ekonomi Islam
Qur'an
Player

JUZ

Fatwa - Fatwa MUI Terbaru



Daftar Isi

  1. Nikah Wisata
  2. Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin
  3. Kiblat
  4. Puasa Bagi Penerbang
  5. Infotainment
  6. Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah
  7. Riswah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat
  8. Aborsi (1)
  9. Shalat Disertai Terjemahan Bacaannya
  10. Pengurusan Jenazah Dalam Keadaan Darurat
  11. Permainan Pada Media/Mesin Permainan Yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)
  12. Arah Kiblat
  13. Penetapan Produk Halal
  14. Pertambangan Ramah Lingkungan


1. Nikah Wisata

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Nikah Wisata Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan.

Ketentuan Hukum

Nikah Wisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram, karena merupakan nikah mu’aqqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut’ah.


2. Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

A. Penggantian Alat Kelamin

  1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan  operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
  2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
  3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait penggantian tersebut.
  4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

  1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui  operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
  2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
  3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
  4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar’i terkait penyempurnaan tersebut.
  5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

C. Rekomendasi

  1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
  2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
  3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
  4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal.

3. Kiblat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Kiblat Nomor 03 Tahun 2010 Tertanggal 01 Februari 2010, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

  1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah ('ainul Ka’bah).
  2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (jihat al-Ka’bah)
  3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka’bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia  adalah menghadap ke arah barat.

Rekomendasi

Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.


4. Puasa Bagi Penerbang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Puasa Bagi Penerbang Nomor 04/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tertanggal 21 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:                 

Ketentuan Umum:       

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Penerbang (Pilot) adalah awak/kru pesawat yang sedang bertugas menerbangkan pesawat.
  2. Musafir tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan secara terus menerus.
  3. Musafir tidak tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan temporal.

Ketentuan Hukum:

  1. Penerbang (Pilot) boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadhan sebagai rukhshah safar (keringanan karena bepergian); dengan ketentuan:
    1. penerbang yang berstatus musafir tetap dapat mengganti dengan membayar fidyah;
    2. penerbang yang berstatus musafir tidak tetap wajib mengganti puasa di hari lain.
  2. Membuat peraturan yang melarang seseorang berpuasa Ramadhan hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam.

5. Infotainment

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Infotainment Nomor 05/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Menceritakan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
  2. Upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
  3. Menayangkan dan menyiarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain hukumnya haram.
  4. Menonton, membaca, dan/atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait hukumnya haram.
  5. Mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
  6. Menayangkan dan menyiarkan, serta menonton, membaca, dan/atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi dibolehkan jika ada pertimbangan yang dibenarkan secara syar’i, seperti untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemunkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta pertolongan dan/atau meminta fatwa hukum.

Rekomendasi

  1. Pemerintah dan DPR-RI diminta segera merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, dan nilai luhur kemanusiaan.
  2. Komisi Penyiaran Indonesia diminta untuk meregulasi tayangan infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindunginya dari hal-hal negatif.
  3. Lembaga Sensor Film diminta mengambil langkah proaktif untuk menyensor tayangan infotainment guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik dalam menikmati tayangan bermutu.

 


6. Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah Nomor 06 Tahun 2010 Tertanggal 16 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Umum  :   

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Vaksin MencevaxTM ACW135Y adalah vaksin meningitis yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium.
  2. Vaksin Menveo Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal  Group A, C, W135 and Y Conyugate Vaccine yang diproduksi oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i.
  3. Vaksin Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine yang diproduksi oleh Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd.

Ketentuan Hukum :

  1. Vaksin MencevaxTM ACW135Y hukumnya Haram.
  2. Vaksin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal hukumnya Halal.
  3. Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin meningitis yang halal.
  4. Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah wajib boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena al-hajah (kebutuhan mendesak) dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. Riswah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Riswah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat Tertanggal 29 Juli 2000, Memutuskan/Menetapkan:     

Pertama : Pengertian

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

  1.  Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari’ah) atau  membatilkan  perbuatan  yang  hak. Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226).
  2.  Suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan  sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak.
  3.  Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.
  4.  Korupsi adalah tindakan pengambilan sesua-tu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari’at Islam.

Kedua :  Hukum

  1. Memberikan risywah dan menerimanya hu-kumnya adalah haram.
  2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
  3. Memberikan hadiah kepada pejabat:
    1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
    2. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut me-megang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
      1. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
      2. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), ma-ka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
      3. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebe-lum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pem-beri memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Ketiga : Seruan

Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.

Keempat : Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


8. Aborsi (1)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Aborsi (1) Nomor 1/MUNAS VI/MUI/2000 Tertanggal 29 Juli 2000, Memutuskan/Menetapkan:

Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia, tanggal 28 Oktober 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan.

  1. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah nafkh al-ruh hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
  2. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum nafkh al-ruh, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari’ah Islam.
  3. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.
  4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  5. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

9. Shalat Disertai Terjemahan Bacaannya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Shalat Disertai Terjemahan Bacaannya Nomor 3 Tahun 2005 Tertanggal 7 Mei 2000, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Shalat adalah suatu ibadah murni (‘ibadah mahdhah); oleh karena itu, pelaksanaannya wajib mengikuti petunjuk Allah s.w.t. yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w.; baik dalam bacaan maupun gerakannya (aqwal wa af’al).
  2. Shalat yang disertai terjemah bacaannya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw.
  3. Shalat yang dilakukan oleh pengasuh Pondok I’tikaf Jamaah Ngaji Lelaku Yayasan Taqwallah tergolong bid’ah dhalalah, yaitu bid’ah yang sesat serta tertolak; dan shalat yang dilakukannya adalah tidak sah.

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


10. Pengurusan Jenazah Dalam Keadaan Darurat

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pengurusan Jenazah Dalam Keadaan Darurat Tertanggal 31 Desember 2004, Memutuskan/Menetapkan:

Pertama :

Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari’at Islam.

Kedua :

Dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syari’at seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:

  1. Memandikan dan mengkafani
    1. Jenazah boleh tidak dimandikan; tetapi, apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan.
    2. Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis.
  2. Menshalatkan. Mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (shalat ghaib), dan boleh juga tidak dishalati menurut qaul mu’tamad (pendapat yang kuat).
  3. Menguburkan jenazah
    1. Jenazah korban wajib segera dikuburkan.
    2. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur, dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat.
    3.  Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan non-muslim.
    4. Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.

 


11. Permainan Pada Media/Mesin Permainan Yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Permainan Pada Media/Mesin Permainan Yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) Tertanggal 03 Oktober 2007, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Umum

Permainan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah permainan dan hiburan yang menggunakan media atau mesin-mesin permainan yang dikelola oleh Perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Rekreasi keluarga Indonesia (ARKI).

Ketentuan Hukum

  1. Mubah, yaitu  permainan pada :
    1. Media/mesin permainan dan hiburan yang murni menjual jasa atau sewa tanpa memberikan hadiah/souvenir. Permainan tesebut ialah : permainan pada media/mesin kategori Kiddy Ride, Softplay, Mesin Foto, Mesin Simulator, Mesin Attraction dan Major Ride.
    2. Media/mesin permainan dan hiburan yang memberikan hadiah (reward) atas dasar keterampilan pemain dan tidak mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori  Mesin Vending dan sebagian Mesin Redemption.
  2. Haram, yaitu  permainan pada media/mesin permainan yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori Medal Game, Pusher Machine dan sebagian Mesin Redemption.

Ketentuan Khusus

  1. Perusahaan wajib menjaga agar arena permainan tidak digunakan untuk taruhan atau judi.
  2. Media/Mesin permainan yang dibolehkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 1, adalah media/mesin permainan yang tercantum dalam daftar lampiran fatwa dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari fatwa ini.
  3. Media/Mesin Permainan yang diharamkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 2, harus dimusnahkan atau direeksport dan disterilkan dari arena permainan/outlet.
  4. Setiap penambahan media/mesin permainan yang baru, maka pihak perusahaan dan/atau ARKI harus melaporkan kepada MUI.
  5. Untuk mencegah terjadinya Ighra, nilai hadiah yang diberikan perusahaan kepada pemain harus dibatasi.
  6. MUI berhak melakukan pengawasan dan sidak pada setiap outlet perusahaan di bawah ARKI.

Penutup

Fatwa ini berlaku secara muqayyad untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dan apabila sewaktu-waktu terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan oleh pihak perusahaan dan/atau ARKI maka akan dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.


12. Arah Kiblat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Arah Kiblat Nomor 05 Tahun 2010 Tertanggal 01 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

  1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah ('ainul Ka’bah).
  2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (jihat al-Ka’bah)
  3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Rekomendasi

Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.


13. Penetapan Produk Halal

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Penetapan Produk Halal Nomor 01 Tahun 2011 Tertanggal 05 Januari 2010, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

 


14. Pertambangan Ramah Lingkungan

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Nomor 22 Tahun 2011 Tertanggal 26 Mei 2011, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

  1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
  2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
  3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan Hukum

  1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
  2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
    2. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders)
    3. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining);
    4. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan;
    5. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
    6. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
    7. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
  3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah), yang antara lain:
    1. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
    2. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
    3. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
    4. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
    5. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
    6. mengancam kesehatan masyarakat.
  4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.
  5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
  6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Rekomendasi

Pemerintah

  1. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (maslahah ‘ammah).
  2. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (broad-based monitoring system).
  3. Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan ta’widl (ganti rugi) maupun ta’zir (hukuman).
  4. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
  5. Khusus kepada penegak hukum agar dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggung-jawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta fatwa ini.
  6. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Legislatif

  1. Agar membuat Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas kepada perusak lingkungan dalam pertambangan;
  2. Agar mengkaji ulang dan mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan tidak menjamin pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional.

Pemerintah Daerah

  1. Agar pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait dengan tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  2. Agar meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat.
  3. Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.
  4. Agar tidak memberikan izin monopoli pertambangan kepada pihak tertentu.

Pengusaha

  1. Agar mentaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
  2. Agar melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan.
  3. Agar melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.
  4. Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
  5. Agar mentaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan kepada lembaga amil zakat.

Tokoh Agama

  1. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan.
  2. Memberikan panduan keagamaan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
  3. Berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dengan memberikan pengarahan dan pencegahan melalui dakwah yang bijaksana terhadap pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan.

Masyarakat

  1. Berperan serta dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan;
  2. Berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial dan pencegahan kerusakan lingkungan;
  3. Membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan.

Ketentuan Penutup

  1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
  2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.